Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 13/09/2016, 13:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut meningkat. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei terakhir Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Pada Oktober 2015, kepuasan publik sebesar 50,6 persen, lalu naik sebesar 66,5 persen pada Agustus 2016.

"Hampir semua indikator publik merasa puas dengan kinerja pemerintah," kata Peneliti dari CSIS, Arya Fernandes saat merilis hasil survei di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Arya menjelaskan, empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Bidang ekonomi mengalami kenaikan paling besar dari 30 persen ke 46,8 persen. Publik menyakini program pemerintah di bidang ekonomi di atas 50 persen.

Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, komitmen melindungi usah kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60 persen.

Peningkatan kedua disusul oleh bidang politik yang meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Kemudian, disusul oleh bidang hukum sebesar 51,1 persen menjadi 62,1 persen.

Arya menuturkan, kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik menjadi 74,6 dari sebelumnya 62,6 persen.

Selain itu, komitmen mendorong reformasi Kepolisian dan mafia peradilan masing-masing sebesar 65 persen dan 62,4 persen.

Terakhir, bidang maritim dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70 persen, yaitu 73,6 persen dan 71,2 persen.

Sedangkan dalam keyakinan mewujudkan negara maritim yang besar, publik yang percaya sebesar 69 persen.

"Ekonomi masih menjadi tantangan pemerintah meski mengalami kenaikan. Namun kepuasan publik mencapai 50 persen. Lemahnya keyakinan publik terhadap pemerintah dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan iklim investasi," ucap Arya.

Publik juga menilai tiga program Presiden Jokowi bermanfaat bagi publik.

Sebanyak 68.8 persen responden menilai program Kartu Indonesia Sehat berguna. Kemudian, sebanyak 67,5 persen responden menilai Kartu Indonesia Pintar berguna.

Adapun program Kartu Indonesia Sejahtera dinilai berguna oleh 62,8 persen responden.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah miliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com