Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 13/09/2016, 13:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut meningkat. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei terakhir Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Pada Oktober 2015, kepuasan publik sebesar 50,6 persen, lalu naik sebesar 66,5 persen pada Agustus 2016.

"Hampir semua indikator publik merasa puas dengan kinerja pemerintah," kata Peneliti dari CSIS, Arya Fernandes saat merilis hasil survei di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Arya menjelaskan, empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Bidang ekonomi mengalami kenaikan paling besar dari 30 persen ke 46,8 persen. Publik menyakini program pemerintah di bidang ekonomi di atas 50 persen.

Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, komitmen melindungi usah kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60 persen.

Peningkatan kedua disusul oleh bidang politik yang meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Kemudian, disusul oleh bidang hukum sebesar 51,1 persen menjadi 62,1 persen.

Arya menuturkan, kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik menjadi 74,6 dari sebelumnya 62,6 persen.

Selain itu, komitmen mendorong reformasi Kepolisian dan mafia peradilan masing-masing sebesar 65 persen dan 62,4 persen.

Terakhir, bidang maritim dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70 persen, yaitu 73,6 persen dan 71,2 persen.

Sedangkan dalam keyakinan mewujudkan negara maritim yang besar, publik yang percaya sebesar 69 persen.

"Ekonomi masih menjadi tantangan pemerintah meski mengalami kenaikan. Namun kepuasan publik mencapai 50 persen. Lemahnya keyakinan publik terhadap pemerintah dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan iklim investasi," ucap Arya.

Publik juga menilai tiga program Presiden Jokowi bermanfaat bagi publik.

Sebanyak 68.8 persen responden menilai program Kartu Indonesia Sehat berguna. Kemudian, sebanyak 67,5 persen responden menilai Kartu Indonesia Pintar berguna.

Adapun program Kartu Indonesia Sejahtera dinilai berguna oleh 62,8 persen responden.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah miliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com