Pemerintah Tak Akan Beri Sanksi Hukum 700 WNI yang Naik Haji dengan Paspor Palsu

Kompas.com - 13/09/2016, 18:36 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat ditemui di rumah dinasnya, jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat ditemui di rumah dinasnya, jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa 700 jemaah asal Indonesia yang berhasil lolos menunaikan ibadah haji menggunakan paspor Filipina merupakan korban dari manipulasi keberangkatan haji.

Oleh karena itu, Wiranto menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan menjatuhkan sanksi hukum terhadap seluruh jemaah haji tersebut ketika sudah dipulangkan ke Tanah Air.

"Kami berpendapat bahwa mereka memang itu korban dari suatu upaya untuk memanipulasi keberangkatan haji," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

"Saya pikir tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka akan mendapat sanksi hukum, karena mereka menjadi korban dari proses yang tidak benar," kata dia.

Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sebanyak 147 anggota jemaah haji yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina akan dideportasi dalam waktu dekat.

Selain dideportasi, kata Iqbal, jemaah haji yang menggunakan paspor palsu juga akan mendapat sanksi dari Pemerintah Arab Saudi.

"Sebanyak 147 jemaah akan dideportasi dalam waktu dekat. Artinya, mereka akan dipulangkan dan di-blacklist tidak boleh ke Arab Saudi selama 10 tahun mendatang, termasuk ibadah haji dan berkunjung ke sana," ujar Iqbal, saat ditemui seusai rapat tertutup di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

(Baca: 700 WNI yang Naik Haji dengan Paspor Palsu Di-"blacklist" Tak Boleh ke Arab Saudi Selama 10 Tahun)

Sementara itu, menurut Iqbal, sisa anggota jemaah haji yang menggunakan paspor palsu masih akan diinvestigasi.

Hal tersebut dilakukan untuk menelusuri apakah permasalahan tersebut terletak pada persoalan keimigrasian atau ada tindak pidana yang menyertainya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Nasional
Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Nasional
Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Nasional
Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Nasional
Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X