Kompas.com - 07/09/2016, 11:51 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, saat menghadiri acara pemberian Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016). Kristian ErdiantoMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, saat menghadiri acara pemberian Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menantang lima guru besar untuk debat terbuka mengenai remisi untuk koruptor.

Lima guru besar yang dimaksud adalah Guru besar Universitas Islam Indonesia Mahfud MD, Guru besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho, Guru besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, dan Guru besar Universitas Bosowa '45 Marwan Mas.

Sebelumnya, para profesor itu menyurati Presiden Joko Widodo agar tidak mempermudah syarat pemberian remisi untuk koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

(Baca: Lima Guru Besar Tulis Surat untuk Jokowi, Ini Isinya)

"Kemarin saya sudah bertemu Prof Mahfud, saya mau undang lima profesor, kita debat terbuka," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Pemerintah berencana merevisi PP yang diteken di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu. 

Menkumham menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus mengkaji revisi PP 99/2012 itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenkumham juga sudah berdiskusi dengan kelompok masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yasonna juga mengaku sudah mengirimkan surat kepada seluruh pemimpin redaksi media massa yang berisi penjelasan mengenai revisi PP 99/2012.

"Artinya ini kajian secara keilmuan secara perundang-undangan. Benar enggak yang saya lakukan, lebih baik mana dari yang lama. Kami diskusi," ucap politisi PDI-P ini.

(Baca juga: Jika Revisi PP Remisi, Komitmen Pemerintah dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan)

Rencana pemerintah merevisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor karena menghilangkan syarat agar menjadi justice collaborator.

Dengan demikian, terpidana bisa mendapat remisi hanya dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, upaya revisi PP No 99/2012 itu mendesak dilakukan mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kian padat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Nasional
Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Nasional
Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.