Persulit Remisi Dianggap Jadi Bagian dari Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak bekerja sendiri, khususnya dalam pembinaan terpidana tindak pidana korupsi.

Hal ini menanggapi keinginan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang ingin memiliki wewenang sendiri dalam pemberian remisi kepada narapidana kejahatan luar biasa.

Salah satunya, dengan menghapus ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat pemberian remisi, yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Fickar menjelaskan, Indonesia menyepakati adanya empat tindak pidana kejahatan luar biasa yang harus ditangani serius, yakni korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi harus dikhususkan mulai dari penangkapan hingga saat pembinaan di lapas.

"Penanganannya dari hulu ke hilir harus luar biasa. Itu jawabannya," ujar Fickar dalam diskusi "RPP Warga Binaan untuk Siapa?" di Sekretariat ICW, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Selain itu, lanjut Fickar, Indonesia menganut integrated criminal justice system, sehingga lapas seharusnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat dilakukan dengan mempersulit pemberian remisi bagi narapidana korupsi melalui adanya syarat justice collaborator.

"Konteksnya mempersulit remisi agar ada penjeraan sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Lapas ini tidak bisa sektoral bekerjanya," ujar Fickar.

Humas Ditjen PAS Akbar Hadi Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa dalam PP Nomor 99/2012, ketentuan JC bukanlah ranah dari Kemenkumham, khususnya Ditjen PAS.

Hal tersebut, menurut Hadi, membingungkan Ditjen PAS dalam memberikan remisi kepada narapidana yang telah sesuai syarat pokok remisi.

"Akhirnya ketika napi diusulkan untuk mendapatkan remisi kalaupun sudah waktunya, itu ada satu persyaratan yang digantungkan," ujar Hadi.