Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Sang Jenderal, Peristiwa Meranti, dan Bentrok di Sugapa...

Kompas.com - 31/08/2016, 06:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

"Saya akan meminta para pimpinan kewilayahan untuk banyak turun ke bawah, kemudian bersentuhan dengan masyarakat, memperbanyak dialog-dialog dengan masyarakat," kata Tito.

Menurut Tito, yang terpenting adalah komunikasi masyarakat dengan polisi tidak terhambat.

Polisi juga dituntut memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat. Terlebih lagi, saat ini banyak ruang dialog selain tatap muka, yakni melalui media sosial.

(Baca: Kantor Polsek Sugapa di Papua Dibakar Massa, Ini Penjelasan Polri)

"Tamparan" bagi Sang Jenderal

Tito mengingatkan jajarannya untuk terus memperbaiki budaya, citra, dan kinerja kepolisian.

Perbaikan citra ini, menurut dia, perlu dilakukan agar kepolisian memperoleh kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun karena sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan kepolisian.

Bagi Tito, peristiwa Meranti adalah pelajaran pahit.

"Kasus Meranti adalah pelajaran pahit. Saya imbau kepada jajaran harus evaluasi. Ambil pelajaran dan tidak boleh terjadi di tempat lain," kata Tito.

Tito menekankan, kejadian yang sama jangan sampai terulang karena mencoreng ratusan ribu polisi dan menutup prestasi polisi Indonesia.

Untuk memperbaiki internal Polri, ia telah menerbitkan "Commander Wish" yang berisi 10 program prioritas ditambah dengan program "Quick Wins".

Program yang telah dirumuskan itu meliputi perbaikan pelayanan publik, profesionalisme penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, serta reformasi internal.

Sebatas teori

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, Tito Karnavian belum menunjukkan taringnya sehingga bawahannya tidak segan melakukan tindakan menyimpang dari tugas kepolisian.

Janji Tito untuk melakukan reformasi Polri dianggap masih sebatas teori.

"Tekadnya tidak dibarengi kebijakan dan tindakan yang memberikan pengaruh ke bawahan untuk segan dan takut perbuatan menyimpang," ujar Bambang.

Menurut Bambang, perilaku menyimpang dan kekerasan memang mengakar dan kerap terjadi oleh oknum kepolisian di daerah.

Seharusnya, dalam kasus Meranti dan Sugapa, Tito tak hanya memerintahkan jajarannya untuk mengusut.

Menurut Bambang, perlu ada ancaman pencopotan dari jabatannya sehingga ada efek jera.

Tak hanya itu, bentrok polisi versus warga tersebut justru akan makin menipiskan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

Padahal, Tito berharap di masa kepemimpinannya, kepercayaan itu akan pulih.

"Upaya sistemaris untuk membangun kepercayaan publik ke Polri saya lihat baru pernyataan simbolik. Kalau tidak dilakukan tindakan nyata yang keras, tidak akan ada getaran yang dibawa pemimpin," kata Bambang.

Kompas TV Buntut Kerusuhan, Kapolres Meranti Diganti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com