Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Ubah Pola Pikir dalam Penyelenggaraan Haji

Kompas.com - 29/08/2016, 14:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR, Fahri Hamzah, mengatakan sudah saatnya Pemerintah mengubah pola pikir selaku penyelenggara haji dengan jumlah jemaah terbesar di dunia.

Sebabnya menurut Fahri saat ini Pemerintah masih bersikap seolah Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji yang sedikit.

Padahal jumlah kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 160.000 jemaah.

"Jangan seperti peserta kecil. Kita ini mayoritas di sana. Itu nampak dimana-mana. Di hotel, di pasar, dan selainnya yang banyak orang Indonesia. Karena itu mentalitas kita harus sebagai penyelenggara yang juga ambil saham dalam pengadaan fasilitas," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

(Baca: Pemerintah Kurang Maksimal dalam Lobi Kuota Haji)

Menurut Fahri, dengan jumlah jemaah terbesar di dunia, Indonesia memiliki nilai tawar di mata Pemerintah Arab Saudi.

Dia mengatakan semestinya hal itu bisa dimanfaatkan Pemerintah untuk membangun fasilitas kesehatan dan penginapan milik Indonesia yang bisa dikomersilkan di Mekah atau Madinah.

Nantinya saat memasuki musim haji, fasilitas kesehatan dan penginapan tersebut bisa digunakan untuk pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Mekah dan madinah itu kota internasional. Tinggal cara ngomong ke Saudi saja yang dipikirkan. Ngomong dulu sama Saudi kalau bisa adakan investasi berupa rumah sakit milik Indonesia, dan nanti di musim haji kita kontrak untuk melayanai jemaah haji kita," ucap Fahri.

Sebelumnya DPR membentuk tim pengawas untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji 1437 H.

Dua tim diberangkatkan ke Arab Saudi. Tim pertama dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan memantau persiapan pelaksanaan ibadah haji pada 23-29 Agustus 2016.

(Baca: Antisipasi Pemadaman Listrik, Pemerintah Siapkan Genset di Balai Kesehatan Haji Arafah)

Sementara, tim kedua akan dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin untuk melakukan pemantauan pada 2-18 September 2016.

"Tim pengawas pertama akan berada di Arab Saudi pada 23 sampai 29 Agustus 2016 dan tim kedua akan berada di Arab Saudi tanggal 2 sampai 18 September," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Kompas TV 112.208 Calon Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com