Kemendikbud Lakukan Percepatan Distribusi KIP Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan sedang mempercepat distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bermasalah.

Muhadjir menjelaskan, Kemendikbud melalui Satuan Tugas Indonesia Pintar (SIP) saat ini sedang mendorong percepatan distribusi di daerah yang KIPnya bermasalah.

"Ini kami turun ke bawah untuk mempercepat. Doakan mudah-mudahan segera tuntas, walaupun tidak 100 persen," ujar Muhadjir usai acara Gerak Jalan dan Sepeda Sehat Kemendikbud di Senayan, Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Muhadjir, Satuan Tugas sudah mulai bergerak mengatasi KIP yang tertahan di kantor-kantor desa. KIP tersebut, tambah Muhadjir, sedang didistribusikan ke keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah.

"Ini sudah mulai bergerak. Kartu yang selama ini tertahan di kantor desa sudah mulai bergerak menuju keluarga tidak mampu yang punya anak usia sekolah," ujar Muhadjir.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad sebelumnya mengatakan, terdapat 17,9 juta anak kurang mampu di Indonesia yang menjadi sasaran sebagai pemegang KIP.

Dari jumlah itu, 97 persen sudah didistribusikan di era Menteri Anies Baswedan. Namun, rupanya 10 persen di antaranya bermasalah.

"Sepuluh persen KIP hanya diantar sampai di kantor kelurahan. Alasannya karena tidak ada biaya operasional untuk mendistribusikan dan ada masalah pada data penerima KIP," ujar Hamid melalui siaran pers Kemendikbud, Minggu (21/8/2016).

Selain itu, ada pula persoalan bahwa ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, menerima dua kartu, hingga temuan penerima KIP sudah meninggal dunia.