Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/08/2016, 12:07 WIB

Dalam perspektif politik lokal, DKI Jakarta hanya merupakan satu dari 34 provinsi di Indonesia, tetapi dalam urusan pilkada pemberitaan media sangat gencar.

Semakin mendekati batas akhir pendaftaran (21 September 2016), perhatian masyarakat semakin tersedot, terlebih akhir-akhir ini disuguhi kisah politik cinta segitiga yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Megawati, dan vokalis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Narasi cinta platonik, Amor Platonicus, sebatas merawat relasi afektif dan saling rasa merasakan kenyamanan berkomunikasi, memberikan semangat, tidak menjurus lebih jauh dari persahabatan.

Namun, kerumitannya mencapai tingkat kekusutan yang jika tak segera diurai, tidak hanya merugikan mereka yang terlibat, tetapi bahkan merugikan rakyat.

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Peneliti CSIS J Kristiadi memberikan keterangan usai mengikuti acara rilis survei opini publik 'Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur dan DPRD DKI Jakarta' yang digelar CSIS di Jakarta, Kamis (12/3/2015). Hasil survei tersebut menunjukkan, dalam rentang nilai 1-10, apresiasi warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sebesar 6,34 dan DPRD DKI Jakarta hanya mendapat 5,96.
Sebab, yang dipersengketakan adalah strategi dan siasat merebut hati rakyat agar memilih calon pasangan yang mampu mewujudkan kebahagiaan bersama.

Pertalian politik cinta segitiga jika diurai secara individual adalah sebagai berikut.

Pertama, relasi afektif antara Megawati dan Ahok adalah hubungan antara ibu dan putranya.

Ia tahu anaknya bengal dan adatnya keras, tetapi jujur dan mampu bekerja keras, sopan, hormat, dan takzim kepadanya.

Selain itu, intuisi politik Megawati yang tajam, melalui bahasa tubuh serta ekspresi verbalnya, meskipun sangat irit, memberikan isyarat dia ingin mencalonkan Ahok-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017.

Gerak sentrifugal kian eksplisit karena Ahok, yang semula ingin maju lewat mekanisme perseorangan, akhirnya memutuskan melalui jalur partai politik.

Pilihan Megawati bukan karena elektabilitas Ahok, melainkan karena tingkat kepuasan publik tinggi terhadap kinerjanya.

Beberapa hasil survei, Charta Politika, Maret 2106; Populi Centre; dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Juni 2016; tingkat kepuasan politik di atas 70 persen. Tingkat elektabilitas Ahok top of mind mendekati 40 persen, jauh melampaui tingkat elektabilitas kandidat lain.

Kedua, pertalian antara kader PDI-P dan Megawati bersifat struktural dan hierarkis. Namun, karena Megawati adalah tokoh karismatik, relasi keduanya melampaui batas formal organisatoris, terutama karena naluri keibuan Megawati sangat kuat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com