Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emas Olimpiade Rio dan Berita-berita Kemarin yang Perlu Anda Tahu

Kompas.com - 19/08/2016, 07:06 WIB

Bagi Anda yang tak sempat menyimak berita-berita kemarin, Kompas.com merangkumnya untuk Anda. Berikut ini 5 berita kemarin yang perlu Anda tahu, mulai dari Olimpiade Rio, persoalan Arcandra Tahar, dan dari sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

1. Raih Emas Olimpiade, Tontowi/Liliyana Dapat Rp 5 Miliar hingga Tunjangan Hari Tua

Yves Lacroix/Badminton Photo Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (tengah)
Pasangan bulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir mendapatkan bonus dari pemerintah karena berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Rio di Brasil.
Pasangan ini mendapatkan uang tunai sebesar Rp 5 miliar dari pemerintah.

"Bagi peraih emas per satu keping Rp 5 miliar," kata Menpora Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Sementara itu, bagi atlet angkat besi, Eko Yuli Guna, dan lifter Sri Wahyuni yang mendapatkan medali perak, pemerintah memberikan bonus Rp 2 miliar.

Adapun untuk peraih perunggu akan mendapatkan bonus Rp 1 miliar.
Pemberian hadiah ini akan dilakukan pada September mendatang sambil menunggu hasil Paralympic yang juga akan digelar di Brasil.

Baca berita selengkapnya di sini.

Anda juga bisa menelusuri berita-berita terkait Olimpiade Rio.

2. Kapolri Sebut Pangkat Kehormatan Tituler Pria yang Diamankan di Istana Akan Dicabut

Warta Kota/Alex Suban AKBP Kusworo Wibowo (kanan) memeriksa identitas pria dengan seragam Polri berpangkat Brigjen di samping Istana Merdeka, Jakarta Pusat, sebelum upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi, Rabu (17/8/2016). Pria dengan papan nama Luhut L Panjaitan ini mengaku sebagai warga kehormatan Brimob dan anak angkat Jenderal Yasin.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pemberian gelar kehormatan tituler kepada pria berseragam polisi yang sempat diamankan saat mengikuti upacara perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Negara, Rabu (17/8/2016), akan dibatalkan.

Pria tersebut bernama Luhut L Panjaitan. Alasan pencabutan ialah karena pemberian gelar kehormatan tersebut tidak sesuai dengan aturannya.

"Warga kehormatan Brimob untuk internal saja. Dia tidak boleh pakai pangkat segala macam," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Dalam surat penetapan Korps Brimob pada 15 Januari 2016 tentang Pemberian Warga kehormatan Korbrimob Polri itu tertera bahwa Luhut diberi gelar Brigjen Pol Tituler.

Tito mengakui adanya kesalahan teknis dalam pembuatan surat itu dan perlu diperbaiki.
"Kami koreksi, nanti Danko Brimob akan mencabut, dibatalkan. Karena ada satu klausul kalau terdapat kekeliruan dalam putusan ini, dapat dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya," kata Tito.

Baca selengkapnya di sini.

3. Jokowi: Kita Harusnya Hargai Orang Berprestasi, Bukan Gaduh Terus

Ihsanuddin Presiden Joko Widodo bersama siswi berprestasi asal Nduga, Alvionita Kagoya, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Presiden Joko Widodo menilai, orang-orang berprestasi yang ada di Indonesia saat ini belum dihargai sepenuhnya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang justru bekerja di luar negeri.

"Kita harusnya hargai orang yang berprestasi. Kita harus mulai beri penghargaan ke orang yang mau kerja keras. Bukan gaduh terus," kata Jokowi saat menerima ratusan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2016).

Jokowi menyebut, di Amerika Serikat setidaknya ada 74 profesor yang berasal dari Indonesia. Di Silicon Valley, lanjut dia, ada ratusan orang Indonesia yang bekerja untuk berbagai perusahaan teknologi di negeri Paman Sam tersebut.

Jumlah itu belum termasuk yang bekerja di negara lain sepeti Jepang, Korea dan Jerman.
"Kenapa tidak mereka bekerja di Indonesia? Ini yang sedang kita upayakan agar semakin banyak anak negeri yang punya prestasi bekerja di dalam negeri," kata Jokowi.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca pula: Usai Bertemu Jokowi, Arcandra Sebut Berkontribusi untuk Negara Tak Harus Jadi Menteri

4.  Atas Permintaan Jokowi, PT DI Bakal Pindah ke Kertajati Majalengka

Reska K. Nistanto/KOMPAS.com Pesawat turboprop N219 saat di-roll-out di hangar PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/12/2015).
PT Dirgantara Indonesia (DI) akan pindah ke kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

"PT DI rencananya akan pindah dari Bandung. Tapi tetap di Jabar. Karena kalau di Bandung sudah terlalu penuh," ujar Direktur PT DI Budi Santoso, di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/8/2016).

Budi menjelaskan, pemindahan PT DI ke Kertajati atas permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai, lokasi PT DI di Bandung sudah tidak layak.

"(Pada) pertemuan kami dengan Presiden, ditanya (oleh Presiden) PT DI berapa luasnya? 50 ha. Masa produksi kapal terbang segitu. Enggak maju-maju. Akhirnya pak Presiden minta di Kertajati," ucapnya.

PT DI, sambung Budi, rencananya akan menempati 200-300 hektar lahan di Kertajati. Lahan baru tersebut, 5-6 kali lipat dari lahan sekarang.

Baca selengkapnya di sini.

5. Kepada Rekannya, Jessica Katakan Bisa Membunuh Orang dengan Dosis yang Tepat

TRIBUN NEWS / HERUDIN Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan ketarangan saksi ahli psikologi klinis Antonia Ratih Andjayani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (15/8/2016). Menurut hasil observasi Antonia Ratih, Jessica tidak menunjukkan empati ketika mengetahui Mirna meninggal dunia usai meminum es kopi Vietnam.
Psikiater forensik, Natalia Widiasih Raharjanti, mengatakan, dia mendapatkan informasi dari salah satu rekan kerja Jessica Kumala Wongso di Australia, Kristie Louise Carter, mengenai percakapan Jessica dan Kristie.

Natalia pernah bertemu langsung dengan Kristie dan beberapa rekan kerja Jessica lainnya di Australia untuk mendapatkan keterangan dari mereka.

"Dia bilang, Jessica bilang 'kalau saya mau membunuh orang, saya tahu pasti caranya. Saya menggunakan pistol dan saya tahu dosis yang tepat'," ujar Natalia saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Menurut Natalia, Kristie menyatakan dirinya tak nyaman dengan ucapan Jessica tersebut.
Jaksa penuntut umum (JPU) kemudian menanyakan kapan Jessica mengatakan hal tersebut kepada Kristie untuk melihat eskalasi emosi Jessica. Namun, sebelum Natalia menjawab, Ketua Majelis Hakim Kisworo meminta JPU tidak menanyakan hal tersebut.

"Ahli kan mendapatkan keterangan itu bukan dari Jessica. Jadi, sebaiknya tidak ditanyakan," kata Kisworo.

Baca berita selengkapnya di sini.

Anda juga bisa menelusuri berita-berita sidang Jessica.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com