Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sosialisasikan Pilkada pada "Car Free Day"

Kompas.com - 14/08/2016, 08:36 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) mulai menyosialisasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2017.

Sejumlah stan Bawaslu dari sejumlah provinsi dihadirkan pada car free day (CFD), Minggu (14/8/2016).

Stan-stan itu antara lain Bawaslu dari Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, dan tak ketinggalan Bawaslu dari DKI Jakarta.

Pihak Bawaslu dari Provinsi Papua mengatakan, meski sosialisasi yang dilakukan tidak berada langsung di daerahnya, tetapi sejumlah masyarakat yang berasal dari Papua tetap menanyakan perihal Pilkada yang akan dilangsungkan di daerah asal mereka.

Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Papua, Anugerah mengatakan, pihaknya juga telah memetakan sejumlah daerah yang dianggap cukup rawan terjadi kecurangan saat pilkada.

"Berkaca dari pilkada sebelumnya, kami sudah memetakan titik rawan di mana saja dan langkah pencegahannya," ujar Anugerah kepada Kompas.com.

Anugerah juga menyampaikan, topografi daerah Papua menjadi salah satu kendala pengawasan pilkada.

Ia mencontohkan salah satu daerah di Papua yang memiliki akses cukup sulit untuk dijangkau adalah wilayah Mambe Ramoraya.

Untuk sampai ke Mambe dibutuhkan waktu empat hari melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu.

"Untuk daerah-daerah yang cukup sulit, kami merangkul tokoh masyarakat di sana untuk turut serta mengawasi pilkada karena mereka yang sangat tahu dengan daerahnya," ujar Anugerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir mengatakan bahwa pengawasan Pilkada bukan hanya dari Bawaslu, tetapi memerlukan peran serta partisipatif dari masyarakat.

"Kami ingin mengajak peran masyarakat dan media untuk terlibat dalam pengawasan sekecil apapun terhadap kecurangan pilkada," ujar Tjahjo.

Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Februari 2017 di tujuh provinsi dan 101 kabupaten/kota di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com