Gagasan Sekolah Kokurikuler Dinilai Bagus, tetapi...

Kompas.com - 13/08/2016, 13:46 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad menilai ide sekolah kokurikuler merupakan gagasan bagus.

Namun, ia menilai perlu ada grand design sebagai pedoman untuk penyelenggaraan gagasan tersebut.

Pemikiran sekolah kokurikuler dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

(Baca: Kokurikuler, Gagasan Mendikbud yang Menuai Polemik...)

"Pernyataan Pak Menteri saya rasa perlu direspons staf ahli menteri, biro perencanaan, serta para dirjen untuk menyusun grand design. 5W+1H sampai bagaimana caranya ini dilaksanakan," ujar Ibnu seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Menurutnya, ide awal kokurikuler sebetulnya baik lantaran sekolah bisa menjadi "one stop service" pendidikan.

Sekolah bisa jadi tempat menimba ilmu yang tak hanya menjadi sarana pembelajaran namun juga tempat bermain, berkembang, dan lainnya.

Proposal grand design sekolah kurikuler, lanjut dia, perlu disusun secara serius dan terperinci baru kemudian dapat dilempar ke publik.

Ibnu menilai, banyak hal yang perlu dipikirkan bahkan mulai hal terkecil seperti kelayakan kamar kecil.

(Baca: Kokurikuler Baik Dilakukan asalkan Tak Membebani Siswa dan Orangtua)

"Kondisi kamar mandi gimana? Airnyavmengalir enggak? Lalu sekolahnya ada shift pagi dan petang enggak? Makan siangnya bagaimana? Siapa yang akan membiayai? Dalam BOS (Bantuan Operasional Selolah) tidak ada skema makan siang," tutur Ibnu.

"Jadi ide bagus ini mestinya dilanjutkan dengan grand design dulu. Bukan pak menteri menarik kembali gagasannya,", lanjut dia.



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X