Kokurikuler, Gagasan Mendikbud yang Menuai Polemik...

JAKARTA, KOMPAS.com – Gagasan kokurikuler yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy masih menuai polemik di masyarakat.

Sebagian besar kalangan meminta agar Muhadjir mempertimbangkan kembali dan mengkaji terlebih dahulu rencana penerapan gagasan tersebut.

Salah satu permintaan itu berasal dari Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku telah mendapat informasi awal terkait gagasan itu dari Muhadjir.

Dari penjelasan yang didapatkan, para siswa nantinya tidak akan belajar dari pagi hingga sore sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian pihak. Melainkan, mereka juga akan mendapat materi pelajaran umum dan pendidikan karakter bangsa.

"Namun saya ungkapkan kepada Beliau untuk dikaji lebih lanjut," kata Puan setelah meresmikan Rumah Sakit milik Universitas Sebelas Maret di Kartasura, Sukoharjo, Rabu (10/8/2016).

Awalnya, gagasan yang dicetuskan Muhadjir bukanlah kokurikuler, melainkan "Full Day School".  Hal itu diungkapkan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu usai menghadiri kegiatan pengajian di bekas kampusnya itu, Minggu (7/8/2016) lalu.

(Baca: Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School")

Muhadjir sempat mengklaim, jika gagasan yang dicetuskannya itu didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu diungkapkan Muhadjir setelah bertemu Kalla di kantornya, Senin (8/8/2016).

(Baca: Mendikbud Usul Siswa Bersekolah Seharian Penuh, Wapres Kalla Setuju)

Meski begitu, gelombang penolakan terus berdatangan. Bahkan, upaya penentangan itu sampai ke dunia maya. Salah satunya dengan digagasnya petisi online berjudul "Tolak Pendidikan "Full Day"/SehariPenuh di Indonesia".

Petisi di  situs www.change.org itu digagas oleh salah seorang orangtua murid, Deddy Mahyarto Kresnoputro. Sejak dibuat pada Selasa (9/8/2016) lalu hingga kini petisi itu sudah ditandatangani 37.735 orang.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komaruddin meminta, agar Mendikbud tidak gegabah dalam mengeluarkan gagasan. Bahkan, ia juga meminta agar gagasan itu sebaiknya segera dicabut.

"Sebaiknya diurungkan pernyataan dari Pak Mendikbud yang baru itu. Tidak gegabah sebelum jadi kontroversi yang melebar," kata Ade di Kompleks Parlemen.

(Baca: Ketua DPR Minta Mendikbud Tak Gegabah soal Gagasan Kokurikuler)

Hal senada disampaikan Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Wilayah Indonesia yang luas berupa daerah kepulauan dan banyak pedesaan dinilai Zulkifli belum siap untuk menerima program sehari penuh di sekolah.

Daerah pun menolak

Di sejumlah daerah di Tanah Air, sejumlah kepala daerah juga menolak gagasan tersebut. Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, misalnya, khawatir jika anak-anak nantinya justru akan jenuh jika kebijakan itu diterapkan.

Tak hanya itu, dikhawatirkan peran orangtua di dalam mendidik anak akan semakin kecil. Padahal, peran tersebut diperlukan guna membangun karakter anak.

"Anak akan bertemu dengan keluarganya semakin terbatas. Waktu bermain dengan teman sekitar rumah juga terbatas," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/8/2016).

Adapun Wali Kota Pontianak, Sutarmidji meminta, agar Muhadjir melanjutkan program kerja yang telah disusun mantan Mendikbud, Anies Baswedan, serta mengevaluasi kekurangan yang ada.

Menurut dia, membuat sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak lebih baik, daripada meminta anak-anak sekolah sehari penuh.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menilai, gagasan itu perlu dikaji secara mendalam. Terutama, apabila ingin diterapkan pada sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem dua waktu, yaitu sekolah pagi dan sekolah siang.

Di samping itu, kata dia, masalah pemenuhan hak gizi anak juga harus diperhatikan.

"Kalau kamu (sekolah) sampai begitu panjang, itu anak mesti dikasih makan enggak? Kalau yang enggak punya duit gimana? Kasihan kan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Perlu penelitian

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sebelumnya dikabarkan telah setuju dengan gagasan itu, tak menampik maupun membenarkannya.

Ia hanya menyebut, jika gagasan itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan, sejumlah sekolah swasta saat ini telah menerapkan sistem tersebut.

"Tapi tentunya harus ada syarat, contohnya harus ada kantin yang baik, bisa mengembangkan diri, ada ruang bermain yang baik," ujar Kalla, Rabu.

Hanya saja, perlu penelitian mendalam serta uji coba yang cukup sebelum menerapkannya. Sebab, tidak semua sekolah siap dengan kebijakan tersebut.

(Baca: Menurut Wapres, Wacana Sekolah Sehari Penuh Bukan Hal Baru)

Pendapat berbeda disampaikan pakar dan praktisi pendidikan, Arief Rachman. Ia menilai, gagasan itu merupakan hal positif, khususnya bagi siswa yang memiliki orangtua sibuk yang bekerja hingga sore atau bahkan malam hari.

Dengan serangkaian kegiatan yang mengundang minat siswa dan diadakan di lingkungan sekolah, kata Arief, cara ini menjadi alternatif agar menghindarkan anak-anak dari kegiatan negatif.

"Daripada anak-anak itu berada di suatu lingkungan yang tidak bertanggung jawab, kan lebih baik di sekolah," kata Arief saat dihubungi Kompas.com.

Namun, Arief mengimbau, sebelum program itu diterapkan, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian secara mendalam. Ini diperlukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan siswa selama berada di sekolah.

Berbagai sarana dan prasarana juga harus dipersiapkan secara matang sebelum diterapkan. (Baca: Pakar Pendidikan Arief Rachman Dukung Program Kokurikuler, tetapi...)

Mendikbud Muhadjir Effendy pun kemudian mengaku tidak bermasalah jika program kokurikuler batal diterapkan. Muhadjir mengatakan akan mencari program lain yang lebih tepat untuk masyarakat.

"Kalau tidak (diterapkan) ya enggak apa-apa, kami tarik (programnya) saya coba cari pendekatan lain," ujar Muhadjir di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Mendikbud: Mending Di-"bully" Sekarang daripada Ribet Nantinya...)