KPK Minta Pelaku Usaha Laporkan Regulator yang Hambat Birokrasi untuk Memeras

Kompas.com - 10/08/2016, 08:31 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan sejumlah institusi negara bersama asosiasi pelaku usaha menyepakati komitmen pemberantasan korupsi yang menghambat pembangunan ekonomi.

Hal itu mencakup membangun praktik bisnis yang bersih dan berintegritas. Salah satu target dari komitmen bersama tersebut yakni mencegah korupsi dalam birokrasi antara pengusaha dan regulator.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani KPK, merupakan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha.

"Terkadang pelaku usaha merasa terpaksa saat berurusan dengan birokrasi, lamanya pengurusan izin membuat mereka akhirnya memberikan sesuatu kepada regulator," ujar Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Alex, beberapa sektor yang menjadi fokus KPK dalam melakukan pencegahan korupsi terkait birokrasi, meliputi sektor kehutanan, pertanian, minyak dan gas, serta infrastruktur dan pangan.

Namun, salah satu yang paling banyak terjadi masalah dalam hal birokrasi adalah sektor kehutanan.

"Misalnya pengurusan perizinan, mereka (pengusaha) tidak paham syaratnya apa, prosedurnya seperti apa, biayanya berapa, selesai kapan, ini tidak ada kepastian. Ketika syarat terpenuhi apakah izin cepat keluar, mereka tidak tahu," kata Alex.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Laporkan pemerasan

Alex mengatakan, dalam kesepakatan ini berbagai kalangan setuju bahwa industri dan pelaku usaha diminta melaporkan jika menemui hambatan dalam hal birokrasi.

Setiap kementerian dan lembaga rencananya akan membentuk semacam satgas di bawah inspektorat, yang tugasnya menerima pengaduan dari pihak swasta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Nasional
BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Nasional
Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X