Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Saya Sampaikan Keterangan Freddy ke Presiden, tetapi Tak Ada Respon

Kompas.com - 05/08/2016, 18:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menegaskan bahwa publikasi ”Cerita Busuk Seorang Bandit” melalui akun Facebook Kontras pada Kamis (28/7/2016) merupakan salah satu cara untuk mengingatkan seluruh otoritas negara terkait, dan juga memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka.

Haris menjelaskan, publikasi “Cerita Busuk Seorang Bandit” tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik institusi Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pihak Kontras, kata Harris, telah mengupayakan informasi tersebut dapat didengar dan diterima Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik, agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon.

"Kami telah mencoba memberikan informasi awal ini kepada Presiden, namun harapan tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai. Oleh karena itu, kami memilih melalui media sosial," ujar Haris, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Wapres: Dengan Dilaporkan, Justru Haris Azhar Bisa Jelaskan Secara Detail)

Lebih lanjut, Haris mengatakan, setiap warga negara berhak untuk berkontribusi dalam pengawasan dan pemajuan kerja institusi negara. Warga juga memiliki kebebasan untuk mengutarakan kesalahan pelaksanaan atau kebijakan dari institusi tersebut dan mengupayakan perbaikannya.

Dalam konteks tersebut, Haris mempublikasikan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Freddy Budiman kepada dirinya.

Oleh sebab itu, Haris memiliki harapan bahwa informasi mengenai keterangan Freddy Budiman, ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional, dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan memerangi darurat kejahatan narkotika.

"Hal ini adalah satu indikator kemajuan ruang demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam sejumlah payung hukum negara," kata Haris.  

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Selain itu, Haris menuturkan, cerita Freddy Budiman hanya salah satu dari ribuan informasi dan pengaduan yang diterima dari masyarakat sejak Kontras berdiri.

Kontras, kata Harus, secara penuh mendedikasikan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dia pun berharap informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba, dibawah Koordinasi Presiden.

"Saya percaya masyarakat menanti wajah negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum. Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta pastisipasi rakyat dalam mendukung  perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ungkap dia.

Kompas TV Cemarkan Nama Baik, Status Koordinator Kontras Terlampor
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com