Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kartini Kendeng" di Sela Pertemuan Bilateral di Istana...

Kompas.com - 03/08/2016, 11:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Pertemuan pertama ini langsung membuahkan hasil. Jokowi dan para petani sepakat dilakukan kajian lingkungan strategis di pegunungan Kendeng untuk mengkaji efek pembangunan dan operasi pabrik semen di wilayah tersebut.

Teten mengatakan, kajian strategis ini akan dikoordinasi oleh Kepala Staf Kepresidenan. Kajian akan melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM hingga pemerintah daerah setempat.

Teten memperkirakan kajian bisa selesai dalam waktu satu tahun dan hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Sementara kajian dilakukan, pabrik tidak boleh beroperasi.

"Izin eksploitasi tambangnya belum bisa, menunggu dulu diperkirakan setahun selesai," kata Teten.

Puas

Perwakilan petani Kendeng, Gunretno, mengaku puas dengan keputusan Jokowi tersebut. Ia berharap kajian bisa dilakukan secepatnya dan pabrik semen di sana menghentikan operasi untuk sementara waktu.

Gunretno mengatakan, jika kajian tidak segera dimulai, maka akan semakin banyak permasalahan yang muncul. Operasi tambang yang dilakukan pabrik semen dikhawatirkan akan merusak tata kelola air di wilayah itu.

Selain itu juga akan membuat lahan petani semakin menyempit yang berujung pada hilangnya mata pencaharian.

"Intinya karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Jokowi, saya harap ini bisa segera dimulai ditindaklanjuti secepatnya. Semua pabrik semen izinnya harus dihentikan. Kajian lingkungan hidup strategis harus segera dimulai," Gunretno.

Pertemuan Jokowi dan para petani kendeng berakhir sekitar pukul 16.00 WIB atau tepat dengan jadwal pertemuan bilateral dengan tiga negara dimulai.

Jokowi langsung buru-buru meninggalkan Istana Negara dan beralih ke Istana Merdeka. Satu per satu, delegasi dari tiga negara mulai dari Qatar, Yordania, dan Malaysia bergantian melakukan pertemuan bilateral secara tertutup dengan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com