Kompas.com - 27/07/2016, 12:52 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle atau perombakan kabinet jilid II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Perubahan turut terjadi pada menteri yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang semula oposisi dan beralih mendukung pemerintah akhirnya mendapat pos di kabinet.

Berikut adalah komposisi menteri dari parpol usai reshuffle jilid II;

1. PDI-P: Empat Menteri dan Seskab

PDI-P sebagai parpol utama pendukung pemerintah masih mendapatkan lima jatah menteri di kabinet kerja. Tak ada menteri baru yang masuk namun tak ada pula menteri yang keluar.

Empat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung

2. Nasdem: Dua Menteri dan Jaksa Agung

Terjadi perubahan dalam komposisi menteri dari Nasdem. Ferry Mursyidan Baldan dicopot dari Menteri Agraria dan Tata Ruang digantikan Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat Kepala Bappenas.

Namun masuk satu nama baru yakni Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Siti Nurbaya masih bertahan sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Posisi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga masih belum tergantikan.

3. PKB: Tiga Menteri

Komposisi menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa juga mengalami perubahan. Marwan Djafar dicopot dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Namun penggantinya juga adalah politisi PKB Eko Putro Sandjoyo. Elite PKB sempat mencurigai ada pihak yang ingin mencopot Marwan dari kursi Menteri.

PKB memprotes sikap Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang begitu terbuka menerima Marwan di Istana. Dua pos menteri PKB yang lain masih aman, yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

4. Hanura: Menteri Koordinator

Terjadi perubahan besar-besaran dalam komposisi Menteri dari Hanura. Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dicopot.

Namun Jokowi menunjuk Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

5. PPP: Satu Menteri

Tak ada perubahan pada pos Menteri dari PPP. Satu-satunya menteri dari PPP, Lukman Hakim Saifuddin tetap aman di jabatannya sebagai Menteri Agama.

6. PKPI: Kepala BIN

Tak ada perubahan juga dalam komposisi di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Posisi Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara tidak diutak-atik Jokowi.

7. Golkar: Satu Menteri

Setelah menyatakan dukungan ke pemerintah pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Mei 2016 lalu, Golkar akhirnya mendapat jatah kursi, yakni Airlangga Hartarto.

Meski hanya mendapat satu menteri, kader Golkar juga sebenarnya sudah lama ada di kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam dan kini menjadi Menko Kemaritiman.

8. PAN: Satu Menteri

PAN yang juga beralih dari oposisisi menjadi pendukung pemerintah akhirnya juga mendapatkan satu pos menteri di kabinet kerja.

Posisi itu dipercayakan kepada Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun politisi senior PAN Sutrisno Bachir juga sebelumnya sudah mendapat posisi sebagai Kepala Ekonomi dan Industri Kreatif (KEIN).

Kompas TV Presiden Umumkan Reshuffle Kabinet Kerja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Mengenang Tjahjo Kumolo, Habiskan Separuh Hidupnya di Politik meski Tak Pernah Ingin Jadi Politisi

Nasional
Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

Nasional
Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.