Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Nilai Airlangga Hartarto Sosok Tepat sebagai Menperin

Kompas.com - 27/07/2016, 11:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ade Komarudin angkat bicara mengenai sosok Airlangga Hartarto. Airlangga diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin.

Ade menilai, secara politik maupun profesional, sosok Airlangga sangat memenuhi kualifikasi serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

"Pilihan yang tepat kalau memang Pak Airlangga (menjadi Menperin)," ujar Ade di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2016).

(Baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Adapun saat disinggung mengenai nama-nama lain yang beredar di publik sebagai calon menteri-menteri baru, Ade enggan berkomentar banyak dan mempercayainya kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang pasti semua langkah yang dilakukan presiden sudah dipertimbangkan. Langkahnya sudah sangat bagus karena dapat sambutan positif dari pasar," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

(Baca: "Reshuffle", Sembilan Nama Baru Masuk Kabinet)

Presiden Jokowi mengumumkan hasil perombakan kabinet dari halaman Istana Merdeka, Rabu pagi ini. Ada tiga posisi menteri dan kepala lembaga yang mengalami perubahan. Berikut daftarnya:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani

3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir

6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com