Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Nilai Airlangga Hartarto Sosok Tepat sebagai Menperin

Kompas.com - 27/07/2016, 11:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ade Komarudin angkat bicara mengenai sosok Airlangga Hartarto. Airlangga diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin.

Ade menilai, secara politik maupun profesional, sosok Airlangga sangat memenuhi kualifikasi serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

"Pilihan yang tepat kalau memang Pak Airlangga (menjadi Menperin)," ujar Ade di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2016).

(Baca: Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru)

Adapun saat disinggung mengenai nama-nama lain yang beredar di publik sebagai calon menteri-menteri baru, Ade enggan berkomentar banyak dan mempercayainya kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang pasti semua langkah yang dilakukan presiden sudah dipertimbangkan. Langkahnya sudah sangat bagus karena dapat sambutan positif dari pasar," tutur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

(Baca: "Reshuffle", Sembilan Nama Baru Masuk Kabinet)

Presiden Jokowi mengumumkan hasil perombakan kabinet dari halaman Istana Merdeka, Rabu pagi ini. Ada tiga posisi menteri dan kepala lembaga yang mengalami perubahan. Berikut daftarnya:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani

3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir

6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

8. Menteri ESDM Archandra Tahar

9. Menteri PAN RB Asman Abnur

10. Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil

12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong

13. Kepalal Bappenas Bambang Brodjonegoro

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com