Ketua Komisi IX: Meski Profesi Dokter Tak Bisa Disalahkan, IDI Tetap Harus Evaluasi

Kompas.com - 18/07/2016, 20:36 WIB
Anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOAnggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan dalam kasus peredaran vaksin palsu, profesi dokter memang tidak bisa disalahkan. Namun, bukan berarti para dokter tak mengevaluasi kinerja dan komitmennya selama ini.

Pernyataannya tersebut menanggapi pernyataan Persatuan Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menyatakan bahwa ada grand design yang menyudutkan profesi dokter dalam kasus vaksin palsu.

"Saya sepakat bahwa lebih banyak dokter yang baik, sehingga profesi memang tidak bisa disalahkan, namun bukan berarti tidak mengevaluasi diri," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Dede mengatakan sudah sepatutnya setiap pemangku kepentingan tidak menutupi kesalahan dan mencari pembenarannya masing-masing.

(Baca: IDI Sebut Dokter Hanya Korban Kasus Vaksin Palsu)

"Jadi saat ini semua pihak harus kooperatif, harus evaluasi, memang bisa jadi hanya oknum, tapi sampai ada dokter yang menerima gratifikasi dari distributor vaksin dan obat kan tandanya oknum ini tak patuh dengan etika profesi, ini yang harus dievaluasi," tutur Dede.

Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis menuding ada grand design yang menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit Indonesia dalam kasus temuan vaksin palsu.

Meski begitu, dia tidak tahu siapa dan pihak mana yang membuat grand design tersebut.

"Kami juga bertanya. Sebaiknya kita cari bersama di balik aktor membuat grand design," kata Marsis di PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).

(Baca: IDI: Ada "Grand Design" Menyudutkan Dokter dan RS di Balik Temuan Vaksin Palsu)

 

Grand design ini, kata Ilham, mulai terjadi sejak 2013. Saat itu, mulai ada intervensi dari pemerintah terkait pelayanan pendidikan dan kedokteran di Indonesia.

Ilham menambahkan, dokter tak mungkin lagi "bermain" dalam era saat ini. Sebab, kata dia, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2019. Pada tahun itu, 90 persen biaya rumah sakit akan ditanggung melalui sistem asuransi.

"Ada benang merah yang harus ditarik. Kalau tidak, waspada akan ada satu ketidakpercayaan masyarakat dengan dokter di Indonesia," ujar Ilham.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X