Ketua Komisi IX: Meski Profesi Dokter Tak Bisa Disalahkan, IDI Tetap Harus Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan dalam kasus peredaran vaksin palsu, profesi dokter memang tidak bisa disalahkan. Namun, bukan berarti para dokter tak mengevaluasi kinerja dan komitmennya selama ini.

Pernyataannya tersebut menanggapi pernyataan Persatuan Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menyatakan bahwa ada grand design yang menyudutkan profesi dokter dalam kasus vaksin palsu.

"Saya sepakat bahwa lebih banyak dokter yang baik, sehingga profesi memang tidak bisa disalahkan, namun bukan berarti tidak mengevaluasi diri," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Dede mengatakan sudah sepatutnya setiap pemangku kepentingan tidak menutupi kesalahan dan mencari pembenarannya masing-masing.

(Baca: IDI Sebut Dokter Hanya Korban Kasus Vaksin Palsu)

"Jadi saat ini semua pihak harus kooperatif, harus evaluasi, memang bisa jadi hanya oknum, tapi sampai ada dokter yang menerima gratifikasi dari distributor vaksin dan obat kan tandanya oknum ini tak patuh dengan etika profesi, ini yang harus dievaluasi," tutur Dede.

Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis menuding ada grand design yang menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit Indonesia dalam kasus temuan vaksin palsu.

Meski begitu, dia tidak tahu siapa dan pihak mana yang membuat grand design tersebut.

"Kami juga bertanya. Sebaiknya kita cari bersama di balik aktor membuat grand design," kata Marsis di PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).

(Baca: IDI: Ada "Grand Design" Menyudutkan Dokter dan RS di Balik Temuan Vaksin Palsu)

Grand design ini, kata Ilham, mulai terjadi sejak 2013. Saat itu, mulai ada intervensi dari pemerintah terkait pelayanan pendidikan dan kedokteran di Indonesia.

Ilham menambahkan, dokter tak mungkin lagi "bermain" dalam era saat ini. Sebab, kata dia, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2019. Pada tahun itu, 90 persen biaya rumah sakit akan ditanggung melalui sistem asuransi.

"Ada benang merah yang harus ditarik. Kalau tidak, waspada akan ada satu ketidakpercayaan masyarakat dengan dokter di Indonesia," ujar Ilham.