Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Tak Perlu Ada Sayembara Berburu Kucing di Polri

Kompas.com - 18/07/2016, 07:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Singkat dan jelas. Meskipun sangat siap dan kesiapan itu terlihat dari teks yang dibacakan, Presiden Joko Widodo singkat saja saat memberi sambutan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Presiden Jokowi hanya menggunakan waktu empat menit untuk sambutan usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian.

Karena singkat, pesan dalam sambutan Presiden Jokowi kepada Tito menjadi jelas. Setelah memberi selamat dan menyampaikan tantangan Polri yang makin berat dan kompleks, Presiden Jokowi menekankan dua hal untuk dilakukan.

Pertama, menjaga persatuan, kekompakan, dan soliditas Polri sebagai pondasi kokoh dan kuat untuk menjalankan tugas yang diberikan negara.

Kedua, mereformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten. Reformasi ini diharapkan tercermin dalan perubahan wajah pelayanan Polri kepada masyarakat, memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjadi perekat keberagaman, dan bersinergi dengan institusi lain di pemerintahan untuk mewaspadai ancaman narkoba dan terorisme.

Pengangkatan Tito didasarkan pada surat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2016.

Bersamaan dengan pengangkatan Tito, Presiden Jokowi menaikkan pangkatnya dari komisaris jenderal menjadi jenderal. Tanda pangkat tiga bintang di pundak Tito dicopot lalu diganti tanda pangkat empat bintang oleh Presiden Jokowi.

Tanda dari Senior

Singkat dan jelasnya sambutan yang didahului pengambilan sumpah jabatan yang sakral memberi ruang lebih luas bagi cairnya suasana di Istana Negara. Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri dan pimpinan lembaga dan komisi negara, hadir Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

Kehadiran Megawati adalah tanda dukungan atas pilihan Presiden Jokowi mengangkat Tito. Kabar keteganan hubungan keduanya terkait pilihan untuk jabatan ini tertepis dengan kehadiran Megawati saat pelantikan Tito di Istana Negara.

(Baca: PDI-P Terkejut Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Calon Kapolri)

Fabian Januarius Kuwado Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat bersalaman dengan Wakapolri Komjen Budi Gunawan usai pelntikan Tito di Istana Negara Rabu 13/7/2016).
Cairnya suasana di Istana Negara lebih tergambar dari canda tawa Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat memberi selamat kepada Tito. Budi Gunawan adalah senior Tito yang kuat disebut sebagai pengganti Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Canda tawa itu diikuti perwira tinggi Polri lainnya yang berbaris di belakang Budi Gunawan. Di antara perwira tinggi Polri berpangkat komisaris jenderal dan berjumlah delapan, Tito adalah alumnus Akademi Polisi paling junior (1987).

Tidak hanya di antara perwira tinggi Polri, di antara enam kepala kepolisian daerah di Pulau Jawa, hanya Kepala Polda Banten Brigjen Ahmad Dofiri (Akpol 1989) yang merupakan yunior Tito.

Lima kepala polda lain di Pulau Jawa adalah senior Tito di Akpol. Mereka adalah Kepala Polda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto (1986), Kepala Polda Jabar Irjen Bambang Waskito (1984), Kepala Polda Jateng Irjen Condro Kirono (1984), Kepala Polda Jatim Irjen Anton Setiadi (1983), Kepala Polda DI Yogyakarta Brigjen Prasta Wahyu Hidayat (1985).

Untuk posisi yang kurang nyaman ini, langkah Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelum pelantikan Tito cukup strategis. Badrodin mengumpulkan dan meminta perwira tinggi Polri mendukung Tito. Badrodin juga mendampingi Tito saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Badrodin yakin terhadap kemampuan Tito memimpin Polri.

(Baca: Tito Karnavian dan Langkah Mulusnya Menuju Trunojoyo-1...)

Meskipun cairnya hubungan senior dan yunior tergambar di Istana Negara dan upaya pemberian dukungan para senior kepada yunior diupayakan serta diberikan jaminan, Presiden Jokowi tetap merasa perlu memberi tekanan.

Tekanan itu disampaikan pertama-tama dalam sambutan singkat Presiden Jokowi. Polri akan punya pondasi kokoh dan kuat dalam menjalankan tugas yang diberikan negara jika bersatu, kompak dan solid.

Dicintai dan dipercaya

Posisi sebagai yunior disadari Tito. Karenanya, hormat kepada para senior menjadi prinsipnya. Sebagai perwujudan prinsip ini dan upayanya menjaga persatuan, kekompakan dan soliditas Polri, Budi Gunawan tetap menjadi Wakil Kepala Polri. 

Bersama para seniornya itu, Tito hendak membangun Polri sebagai organisasi yang dicintai dan dipercaya masyarakat.

Seperti apa wujud organisasi yang dicintai dan dipercaya masyarakat? Tidak perlu jauh-jauh mencari, dari berbagai survei sejumlah lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu wujudnya.

(Baca: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Rendah)

Kenapa KPK dicintai dan dipercaya masyarakat, banyak alasannya yang mengacu pada cara dan hasil kerja para penyidiknya. KPK mampu menjaga harapan masyarakat akan Indonesia yang lebih baik karena diberantasnya korupsi.

Sayangnya, untuk pemberantasan korupsi tidak disebut dalam sambutan Presiden Jokowi usai pengambilan sumpah Kepala Polri. Menjaga persatuan, kekompakan dan soliditas merupakan tantangan yang dilihat lebih nyata. Tidak disebutnya pemberantasan korupsi merupakan sinyal pemberian ruang bagi KPK untuk tugas-tugas ini.

Jika persatuan, kekompakan dan soliditas Polri mewujud, semoga didayagunakan untuk memberantas korupsi, bukan justru untuk melindungi. Usai dilantik, Tito telah memberi sinyal akan hal ini. Tak perlu ada sayembara berburu "kucing" di Polri.

(Baca: Tekan Budaya Koruptif, Tito Karnavian Akan Buat LHKPN bagi Polisi)

Sayembara berburu kucing

Anda mungkin bertanya-tanya soal sayembara berburu kucing. Meskipun informal sifatnya, sayembara berburu kucing pernah digalakkan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada periode 2004-2009.

HERUDIN Istana Negara
Kucing perlu diburu untuk ditangkap karena populasinya berlimpah di Istana dan banyak memunculkan gangguan. Pada saat bersamaan, populasi tikus di Istana juga banyak dan mengganggu.

Gangguan kucing yang umumnya gemuk dan malas di Istana adalah teracak-acaknya sejumlah ruangan berisi sejumlah dokumen. Sementara salah satu gangguan tikus adalah terputusnya kabel pelantang yang digunakan Presiden untuk rapat kabinet. 

Kucing di Istana tidak memburu tikus untuk mendapat makanan dan menjadi gemuk. Tikus juga tidak terancam dengan melimpahnya populasi kucing di Istana. Banyaknya sisa makanan lantaran kerap digelarnya jamuan adalah salah satu sebabnya.

Untuk mengurangi gangguan kucing, dibuatlah sayembara berburu kucing di Istana. Sementara untuk menangkap tikus, bagian rumah tangga Istana menyewa jasa pemberantas tikus dari luar negeri.

Penyedia jasa pemberantas tikus di Istana dipercaya dan dicintai karena membawa hasil nyata. Kucing-kucing gemuk yang tidak berminat memangsa tikus yang mengganggu lantas diburu dan ditangkapi.  

Sayembara berburu kucing ini cerita di Istana. Tak perlu ada sayembara berburu "kucing" di Polri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com