Kompas.com - 16/06/2016, 09:53 WIB
Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya dan berpangkat Inspektur Jenderal, memberikan rilis kasus pembunuhan bocah di dalam kardus, di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Sabtu (10/10/2015). TRIBUNEWS / HERUDINTito Karnavian saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya dan berpangkat Inspektur Jenderal, memberikan rilis kasus pembunuhan bocah di dalam kardus, di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Sabtu (10/10/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, partainya terkejut atas keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kepala Polri.

Sebab, nama Tito tidak masuk daftar nama yang diajukan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi Polri ataupun Komisi Kepolisian Nasional.

"Dari dua nama yang awalnya diberikan dan kemudian diberikan satu lagi, enggak ada namanya Pak Tito. Makanya kita surprise," kata Trimedya kepada Kompas.com, Kamis (16/6/2016).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, sepengetahuannya, Wanjakti hanya mengajukan nama Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Priyatno.

(Baca: Komjen Syafruddin: Saya Sudah Lama Mendambakan Tito Jadi Kapolri)

Kompolnas mengikuti nama yang diajukan Wanjakti itu, tetapi Istana meminta satu nama alternatif lainnya dan kemudian dikirim satu nama lagi, yakni Komjen Syafruddin.

Trimedya heran kenapa dari empat nama yang dikirim itu, Presiden justru memilih Tito.

"Memang ini hak prerogatif Presiden. Tapi buat apa Wanjakti melakukan penyaringan? Buat apa Kompolnas melakukan penyaringan?" kata dia.

Apakah PDI-P akan menerima atau tidak usulan Presiden tersebut? Menurut Trimedya, pihaknya akan melihat terlebih dulu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito di Komisi III DPR.

Jika Tito bisa meyakinkan PDI-P melalui visi dan misinya, maka partai berlambang banteng ini akan menerimanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X