Kompas.com - 16/06/2016, 09:53 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan, partainya terkejut atas keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kepala Polri.

Sebab, nama Tito tidak masuk daftar nama yang diajukan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi Polri ataupun Komisi Kepolisian Nasional.

"Dari dua nama yang awalnya diberikan dan kemudian diberikan satu lagi, enggak ada namanya Pak Tito. Makanya kita surprise," kata Trimedya kepada Kompas.com, Kamis (16/6/2016).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, sepengetahuannya, Wanjakti hanya mengajukan nama Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Priyatno.

(Baca: Komjen Syafruddin: Saya Sudah Lama Mendambakan Tito Jadi Kapolri)

Kompolnas mengikuti nama yang diajukan Wanjakti itu, tetapi Istana meminta satu nama alternatif lainnya dan kemudian dikirim satu nama lagi, yakni Komjen Syafruddin.

Trimedya heran kenapa dari empat nama yang dikirim itu, Presiden justru memilih Tito.

"Memang ini hak prerogatif Presiden. Tapi buat apa Wanjakti melakukan penyaringan? Buat apa Kompolnas melakukan penyaringan?" kata dia.

Apakah PDI-P akan menerima atau tidak usulan Presiden tersebut? Menurut Trimedya, pihaknya akan melihat terlebih dulu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito di Komisi III DPR.

Jika Tito bisa meyakinkan PDI-P melalui visi dan misinya, maka partai berlambang banteng ini akan menerimanya.

(Baca: Badrodin: Semua Pejabat Polri Akui Keunggulan Tito Karnavian)

Namun, jika gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan, maka bukan tidak mungkin PDI-P menolak dan meminta Jokowi untuk mengirim calon baru.

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebelumnya mengakui bahwa Presiden sempat meminta masukan soal calon kapolri dari internal Polri. Badrodin kemudian memaparkan nama-nama yang berprospek menjadi Kapolri, salah satunya Tito.

Badrodin mengatakan, Presiden tertarik dengan prestasi Tito di Polri, khususnya dalam menangani tindak pidana luar biasa.

Badrodin pun melancarkan komunikasi personal kepada Tito. Namun, saat itu Tito menolak diusulkan menjadi calon kapolri. Tito mengaku ingin fokus dalam jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror yang baru diemban sejak Maret 2016.

"Dalam pembicaraan kami dengan Pak Tito, Pak Tito bilang masih ingin konsentrasi menangani terorisme," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2016).

(Baca: Cerita Penolakan Tito Karnavian Saat Diminta Jadi Calon Kapolri)

Namun, Badrodin menganggap penolakan itu lebih dikarenakan angkatan Tito yang terbilang masih muda, yakni lulusan Akpol tahun 1987.

"Maksudnya dia itu, kita mengertilah," ujar Badrodin.

Oleh sebab itu, sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi hanya mengusulkan tiga nama sebagai Kapolri, yakni Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Priyatno.

Namun, rupanya keputusan Presiden konsisten. Jokowi tetap mengusulkan nama Tito untuk menggantikan Badrodin sebagai Kapolri ke DPR RI.

Rencananya, Kamis (16/6/2016) ini, pimpinan DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi.

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

Pimpinan DPR juga akan menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pencalonan Tito sebagai Kapolri.

Sementara itu, Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito pada Rabu (22/6/2016) pekan depan.

Kompas TV DPR Siap "Fit & Proper Test" Tito Karnavian
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.