Cegah Kader Korupsi, Partai Demokrat Akan Buat Pakta Integritas Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya sedang membuat pakta integritas baru yang diwajibkan bagi seluruh kader.

Pakta integritas tersebut berisikan komitmen kader Demokrat dalam memerangi korupsi.

"Walaupun sudah ada pakta integritas, kemarin Pak SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) tegas katakan akan membuat Pakta integritas yang lebih keras lagi," kata Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2016).

"Pakta integritas yang terbaru yang mana kami semua harus tandatangani lagi," ujarnya.

Ruhut mengatakan bahwa SBY menginstruksikan kepada seluruh kader Demokrat untuk mundur dari partai jika tidak bersih dari korupsi.

"Kalau kalian merasa tidak bersih ada neko-neko, cepat-cepat mundur sebelum dimundurkan. Cepat-cepat kembalikan uang yang kalian ambil itu," ucap Ruhut menirukan SBY.

Menurut Ruhut, Demokrat akan menindak tegas siapa pun kader yang melakukan korupsi. Demokrat akan langsung memberhentikan kader dari struktur partai.

Ruhut menyayangkan banyaknya pemberitaannya di media terkait kader Demokrat yang melakukan korupsi. Ia menyebut partainya paling sedikit terlibat korupsi.

"Ini baru si Putu yang langsung kami pecat, sebelumnya ada berapa dari 9 partai lain yang korupsi, ada tidak beritanya segencar Si Putu? Enggak ada," ucap Ruhut.

"Artinya semua takut partai Demokrat bangit kembali. Takut, karena kami tidak main-main. Kami tetap katakan tidak pada korupsi," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana menjadi salah satu dari enam orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan.

Sudiartana ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Putu lantaran dia bukan anggota komisi yang membawahi infrastruktur. Selain itu, Putu juga bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Penangkapan Sudiartana menjadi catatan miring yang kesekian kalinya bagi Demokrat. Beberapa orang yang terjerat korupsi ketika menjadi anggota Demokrat, yakni M Nazaruddin, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Hartarti Murdaya, Jero Wacik, dan Sutan Bhatoegana.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachlan Nashidik menilai langkah KPK menyatakan bahwa Putu Sudiartana terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terlalu tergesa-gesa.

Menurut Rachlan, dalam jumpa persnya, Rabu (29/6/2016) malam, penjelasan KPK sama sekali tak menggambarkan bahwa proses penangkapan Putu merupakan sebuah OTT.

"Kenapa secepat ini dilakukan penangkapan dan diberi status OTT, sementara tak ada transaksi saat penangkapan dan bukti petunjuk berupa bukti transfer itu belum diselidiki," ujar Rachlan di Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).

(Baca: Demokrat: Penjelasan KPK soal Penangkapan Putu Sudiartana Paling Lemah Sepanjang Sejarah)

Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, pihaknya konsisten dalam menegakkan prinsip pemberantasan korupsi.

Sehingga Demokrat mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK meskipun telah menangkap seorang anggota partainya.

Sesuai pakta integritas di jajaran Demokrat, kata Amir, maka Putu akan mendapat sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan yang disandangnya.

I Putu Sudiartana