Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Per Tiga Bulan Tak Pakai Meleset, Sudah Cair!

Kompas.com - 26/06/2016, 20:54 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

PKH merupakan bantuan tunai atau non-tunai begi keluarga dengan persyaratan penggunaannya ‎untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus kesejahteraanya.


“Karenanya, pengguna PKH harus mengikuti sejumlah kewajiban begitu mendapat bantuan itu,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosiail, Harry Hikmat‎, yang juga mengikuti kegiatan itu.

Menurut Harry, PKH merupakan kelanjutan dari program yang sudah dimulai sejak 2007. “InsyaAllah program ini diteruskan, karena memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan dan hidup manusia,” kata dia.

Sebagai informasi, PKH dicairkan dalam empat tahap per tahun. Dengan pencairan bertahap itu, kata Harry, keluarga penerima punya kesempatan untuk mengatur pemanfaatannya.

“Terutama untuk keperluan pendidikan di luar biaya yang sudah digratiskan oleh sekolah atau bantuan KIP yang hanya satu kali cair,” papar Harry.

Harry memberikan contoh, dana PKH bisa dipakai untuk membeli buku tulis, seragam, sepatu, dan peralatan lain yang tak digratiskan sekolah.

Penggunaan dengan pemikiran yang sama, lanjut Harry, juga berlaku untuk pemanfaatan PKH di bidang untuk kesehatan. “Pelayanan kesehatan sudah ditanggung oleh pemerintah, tapi kan transportasinya (ke fasilitas kesehatan) tidak dibayar,” ujar dia.

Harry menegaskan, penerima PKH adalah keluarga teramat miskin, yang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja susah. Bersama program khusus lain di bidang pendidikan dan kesehatan, PKH merupakan bantuan untuk memastikan kedua bidang itu bisa didapat oleh para penerimanya.

Dalam perjalanan, PKH kemudian berkembang pula membantu orang-orang lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Dasar pertimbangannya, keluarga dengan lansia dan penyandang disabilitas menanggung pengeluaran tambahan.

“(Tambahan pengeluaran itu) bisa mengurangi kesejahteraannya kalau tidak dibantu pemerintah, terutama di keluarga miskin,” ungkap Harry. Dia pun menegaskan, PKH dan program-program lain pemerintah berposisi saling mendukung dan menguatkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com