"Fit and Proper Test" Hari Ini, Muluskah Langkah Tito Karnavian?

Didukung keluarga

Tito juga menuai hasil positif dari tahap kedua proses uji kepatutan dan kelayakan, yaitu kunjungan Komisi III ke kediaman dinas Tito di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).

Kunjungan tersebut dilakukan guna mendalami dan merasakan suasana kehidupan keluarga Tito serta mengetahui dukungan keluarga mantan Kapolda Metro Jaya tersebut jika menjadi Kapolri.

Usai kunjungan, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, ibu, anak-anak, serta saudara-saudaranya Tito menyatakan dukungan mereka.

(Baca: Cara Keluarga Tito Jauhi Korupsi: Pilih Go-Jek Ketimbang Beli Mobil Mahal)

Sementara itu, istri Tito, Tri Suswati, pada hari itu mendampingi Tito secara penuh dalam menyambut kedatangan para anggota Dewan. Dari kunjungan tersebut, kata Bambang, apa yang diucapkan Tito serta apa yang dilaporkan dan ditunjukkan kepada Komisi III sesuai dengan keadaan rumah dan lingkungan rumah Tito.

"Beliau menunjukkan hubungan yang sangat harmonis dengan keluarga," kata politisi Partai Golkar itu.

Tito dan "PR" ke depan

Meski banyak menuai catatan positif, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik  rekam jejak Tito saat menjadi Kepala Densus 88 Anti-teror yang minim evaluasi.

Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan, selama ini, Polri tidak pernah memiliki mekanisme evaluasi atas penanganan Densus 88 terhadap terduga teroris. Terlebih lagi, berdasarkan catatan Kontras, tidak sedikit kasus terorisme yang memiliki indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Jadi, sepanjang Densus 88 tidak teraudit, jerih payah Tito membangun reputasi keamanan Indonesia akan sia-sia," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2016).

(Baca: Catatan untuk Komjen Tito Karnavian di Tengah Prestasi Pemberantasan Terorisme)

Puri menambahkan, siapa pun yang menjadi Trunojoyo 1 harus bisa menyelesaikan beberapa persoalan, seperti kriminalisasi, pelanggaran HAM di Papua, kasus Poso, penyiksaan, dan terorisme secara akuntabel dan transparan.

Selain itu, kata Puri, sebagai institusi penegak hukum, Polri harus tumbuh menjadi lebih modern. Dengan menjadi modern, Polri tidak bisa lagi dikendalikan oleh sekelompok elite tertentu, tetapi harus lebih terbuka kepada masyarakat.

Puri berpendapat bahwa Polri harus lebih partisipatif dengan menciptakan ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan.

"Harus ada ruang publik di tubuh Polri karena Polri bekerja untuk publik, bukan untuk segelintir elite, apalagi bergerak di isu politis," kata Puri.

Dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui Tito, akankah uji kepatutan dan kelayakan mantan Kapolda Papua tersebut berjalan mulus?