Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 22/06/2016, 20:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah sepakat untuk mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pendiri MMD Initiative, Mahfud MD, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan berbagai pertimbangan terkait rekam jejak Gus Dur selama menjadi presiden.

"Kami mengusahakan terus agar Gus Dur bisa mendapat gelar pahlawan nasional dengan penilaian objketif selama Gus Dur menjadi Presiden," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif permintaan tersebut.

Menurut Luhut, sosok Gus Dur sangat pantas untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional karena Luhut menilai selama menjadi presiden, Gus Dur tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai polemik bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan dengan tidak wajar, Luhut menegaskan bahwa saat itu kondisi politik Indonesia memang sedang tidak berpihak pada Gus Dur.

"Secara pribadi saya sendiri pernah bekerja bersama Gus Dur. Saya menilai beliau tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan korupsi," ucap Luhut.

Luhut menuturkan, Gus Dur semasa hidupnya selalu menyebarkan gagasan kemanusiaan dan pluralisme. Hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan nasional.

Di samping itu, kata Luhut, Gus Dur juga dikenal dekat dengan masyarakat miskin dan kerap membela hak-hak kaum minoritas.

"Apa yang dilakukan beliau terkait pluralisme jadi acuan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan," ucap Luhut.

"Oleh karena itu kami sepakat mendorong Pemerintah merealisasikan itu. Memang sejak zaman Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono sudah diajukan gelar pahlawan nasional," kata dia.

Luhut pun berjanji akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Luhut mengungkapkan pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016.

"Kami berharap penganugerahan pahlawan nasional tahun ini, pada 10 November 2016," tuturnya.

Kompas TV Istri Gus Dur Gelar Sahur Bareng di Ponpes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com