Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Nilai Gus Dur Pantas Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 22/06/2016, 20:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah sepakat untuk mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pendiri MMD Initiative, Mahfud MD, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan berbagai pertimbangan terkait rekam jejak Gus Dur selama menjadi presiden.

"Kami mengusahakan terus agar Gus Dur bisa mendapat gelar pahlawan nasional dengan penilaian objketif selama Gus Dur menjadi Presiden," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor MMD Initiative, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Sementara itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif permintaan tersebut.

Menurut Luhut, sosok Gus Dur sangat pantas untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional karena Luhut menilai selama menjadi presiden, Gus Dur tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai polemik bahwa Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan dengan tidak wajar, Luhut menegaskan bahwa saat itu kondisi politik Indonesia memang sedang tidak berpihak pada Gus Dur.

"Secara pribadi saya sendiri pernah bekerja bersama Gus Dur. Saya menilai beliau tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak pernah terbukti melakukan korupsi," ucap Luhut.

Luhut menuturkan, Gus Dur semasa hidupnya selalu menyebarkan gagasan kemanusiaan dan pluralisme. Hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan nasional.

Di samping itu, kata Luhut, Gus Dur juga dikenal dekat dengan masyarakat miskin dan kerap membela hak-hak kaum minoritas.

"Apa yang dilakukan beliau terkait pluralisme jadi acuan Pemerintah dalam memberikan gelar pahlawan," ucap Luhut.

"Oleh karena itu kami sepakat mendorong Pemerintah merealisasikan itu. Memang sejak zaman Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono sudah diajukan gelar pahlawan nasional," kata dia.

Luhut pun berjanji akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Luhut mengungkapkan pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016.

"Kami berharap penganugerahan pahlawan nasional tahun ini, pada 10 November 2016," tuturnya.

Kompas TV Istri Gus Dur Gelar Sahur Bareng di Ponpes
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com