Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan untuk Ahok, Bayang-bayang Aburizal, dan "Taring" Kepemimpinan Novanto

Kompas.com - 17/06/2016, 10:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2016-2019 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, Selasa (17/5/2016), Setya Novanto langsung menyiratkan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Setya Novanto menilai terobosan-terobosan yang dilakukan Ahok menjawab persoalan Ibu Kota. 

"Di DKI biasa banjir, sekarang tidak banjir lagi. Gaya kepemimpinannya untuk rakyat," kata Novanto, hanya berselang dua hari setelah resmi menjabat Ketua Umum Golkar.

Pernyataan bernada sama lantas sering disampaikan Novanto kepada media dalam berbagai kesempatan lainnya.

(Baca: Setya Novanto: Golkar Realistis Saja, untuk DKI Dukung yang Menang)

Saat acara buka puasa bersama Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 di kediaman Agung Laksono di Jakarta, Minggu (12/6/2016), Novanto mulai bicara soal peluang Ahok memenangi Pilkada DKI 2017.

Dia menilai, saat ini Ahok diinginkan warga untuk kembali memimpin Ibu Kota sehingga berpeluang besar kembali terpilih.

"Yang penting realistis saja. (Golkar) untuk DKI yang penting dukung yang menang," ujar Novanto.

Deklarasi

Meski hanya menyampaikan dukungan secara tersirat, sikap Novanto langsung disambut cepat oleh internal partai berlambang pohon beringin. Tepatnya, pada Selasa (14/6/2016), Dewan Pimpinan Daerah Golkar DKI secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok.

Plt Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Yorrys Raweyai bahkan menyatakan dukungan tersebut merupakan keputusan DPP Partai Golkar.

"Tinggal disosialisasikan melalui Musda nantinya di DKI pada 19 Juni yang akan datang," kata Yorrys.

Yorrys pun menekankan Partai Golkar tidak mempermasalahkan jalur yang ditempuh Ahok, apakah melalui jalur perseorangan atau partai. Ahok selama ini maju lewat jalur perseorangan dibantu kelompok relawannya Teman Ahok yang sudah berhasil mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dukungan hampir satu juta.

(Baca: Partai Golkar Resmi Beri Dukungan dalam Pilkada DKI 2017, Apa Respons Ahok?)

Namun, dengan datangnya Golkar, Ahok juga bisa maju melalui jalur partai karena syarat 20 persen kursi DPRD sudah tercukupi. Digabung dengan Partai Nasdem dan Hanura yang sebelumnya juga sudah menyatakan dukungan, Ahok sudah mengantongi 24 kursi dukungan di DPRD.

"Kalau pakai partai politik, alhamdulillah, tetapi kalau mau pakai Teman Ahok enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami serahkan kepada Ahok. Itu komunikasi yang kami bangun," ujar Yorrys.

Yorrys menambahkan, keputusan mendukung Ahok ini juga sudah melalui berbagai kajian. Dia mengingatkan agar semua kader Golkar mematuhi keputusan tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com