Kompas.com - 07/06/2016, 16:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai menghadiri apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) seusai menghadiri apel Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, mengaku, partainya saat ini telah mengantongi beberapa nama hasil survei internal yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, dia menyatakan, hasil survei tersebut tidak bisa dipublikasikan.

"Survei internal sudah selesai, tetapi tak bisa dipublikasikan karena itu milik partai, ada beberapa nama termasuk dari internal," kata Charles saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2016).

Saat ditanya mengenai kemungkinan mengusung calon internal pada Pilgub DKI, Charles justru menyatakan hal yang sebaliknya.

"Stok calon dari internal pastinya ada, tetapi langkah paling rasional ya tetap mengusung petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tingkat kepuasan publik mereka masih tertinggi, 82,8 persen," kata dia.

(Baca: Kata Wasekjen PDI-P, Kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung)

"Saya kan juga anggota DPR dari dapil DKI, dan masyarakat di dapil saya juga banyak yang bilang mereka maunya sama Ahok-Djarot lagi," lanjut dia.

Pernyataan Charles ini berseberangan dengan Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Dwi Hartono.

Bambang mengatakan, partainya memiliki stok kader internal yang banyak untuk diusung sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal tersebut diutarakan Bambang dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2016).

(Baca: Djarot Bantah PDI-P Pasang Spanduk "Relawan Ahok-Djarot")

Pernyataan tersebut disampaikan dalam menyikapi santernya isu PDI-P akan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma untuk maju pada Pilgub DKI.

Bambang menilai, isu tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa PDI-P tak memiliki banyak kader yang berkualitas. Dengan demikian, alternatif yang dimiliki seolah-olah hanya Risma untuk melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kompas TV PDI-P Mulai Menyaring Calon Gubernur

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X