Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Wasekjen PDI-P, Kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung

Kompas.com - 07/06/2016, 14:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, sulit bagi pihaknya untuk memberikan dukungan kepada petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI 2017, apabila masih ingin mencalonkan diri melalui jalur perorangan.

Meskipun, secara teoritis pemberian dukungan itu masih dimungkinkan.

Menurut dia, ada perbedaan mahzab antara yang dianut Ahok dan PDI-P. Jalur perorangan yang saat ini tengah ditempuh Ahok merupakan mahzab individu.

Sementara, dalam pelaksanaan pilkada, PDI Perjuangan mengusung mahzab gotong royong.

“Kalau kemudian Ahok mau mengubah sendiri jalurnya, mau bertobat dari jalur perorangan masuk ke jalur parpol (PDI Perjuangan akan dukung),” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

(baca: Minta Ahok "Balik Kandang", PDI-P Dianggap Tak Mampu Temukan Pesaing)

Kendati demikian, ada mekanisme yang harus tetap dilalui Ahok jika ingin mendapat dukungan itu, yakni pendaftaran, verifikasi, dan penyaringan.

Selain itu, Ahok juga harus bersedia menerima bakal calon wakil gubernur yang akan dipasangkan dengannya oleh PDI Perjuangan.

“Ada Pak Djarot, ada Pak Boy,” ujarnya.

Politisi PDI-P Aria Bima sebelumnya juga mengimbau Ahok untuk maju pilgub lewat jalur partai politik. Aria mengapresiasi kinerja Ahok selama memimpin Jakarta.

(Baca: Aria Bima: Ahok, Kembalilah ke Kandangmu...)

"Ahok, kembalilah ke 'kandang'-mu. Terserah mau balik ke Gerindra atau PDI-P, tetapi tetap balik partai, jangan independen," kata Aria saat dihubungi.

Sebaliknya, Ahok menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan "Teman Ahok" akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

(baca: Ahok: Tanggal 20 Juni, Data KTP Sudah Mencapai 1 Juta)

Informasi itu diungkapkannya untuk menanggapi berbagai gosip yang menyebutkan bahwa ia akan batal maju melalui jalur independen.

"Wong sudah ngumpulin 1 juta. Mau dibatalin gimana? Katanya tanggal 20 (Juni) ini bisa sejuta," ujar Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menegaskan bahwa ia masih berusaha agar bisa maju melalui jalur independen. Ia juga menegaskan, orang yang akan digandengnya sebagai pasangan tetap yang ada saat ini, yakni Heru Budi Hartono.

"Nanti akan diverifikasi. Walaupun diverifikasi ada kemungkinan gagal, ya kami jalan terus saja," kata Ahok.

Kompas TV Beredar Spanduk Duet Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com