Pemilu Serentak 2019 Diusulkan Dibagi dalam Dua Tahap

Kompas.com - 19/05/2016, 05:15 WIB
Ilustrasi  pemilu Kompas.com/ERICSSENIlustrasi pemilu
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, idealnya pemilu serentak 2019 dilaksanakan dua tahap yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal.

Menurut dia,  pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dengan pemilihan DPRD Kabupaten/kota sudah berbeda. Maka, wajar jika pemilu serentak 2019 dibagi atas pemilu nasional serta pemilu daerah atau lokal.

"Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden masuk ke pemilu nasional. Setelah itu diikuti oleh pemilihan anggota DPRD provinisi, kabupaten/kota. Ini kan jelas dari segi institusi itu terpisah dari sebelumnya," kata Saldi saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Ia mengatakan, pengaturan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal pada pemilu serentak 2019 bisa dijadikan norma dalam UU Pemilu kedepannya. Hal ini juga perlu pengujian di Mahkamah Konsitusi.

"Mungkin nanti dijadikan norma UU, biar nanti diajukan di MK. Biar MK memiliki ruang untuk memberikan interprestasi baru untuk pemilu nasional dan pemilu lokal," ujarnya.

Menurut dia, dengan sistem pembagian ini agenda nasional di tingkat pusat akan lebih mudah diikuti di tingkat daerah. 

Jika keduanya digabungkan, maka dibutuhkan tenaga ekstra dalam pelaksanaanya. Persiapan regulasi juga menjadi kendala. Pasalnya, Presiden dan DPR saat ini masih belum menyinggung pembuatan kodifikasi RUU Pemilu.

"UU Pemilu harus diselesaikan lebih awal jadi kita bisa mengantisipasi kelemahan apa yang nanti akan di pemilu serentak," kata dia.

Saldi menyatakan, Presiden harus menegaskan kepada Mendagri untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu. Jangan sampai, pemerintah dan DPR mempersiapkan RUU Pemilu dengan tergesa-gesa.

"Inikan sudah tiga tahun menjelang pemilu, anggap saja satu tahun menjelang jadwal pemungutan suara UU harus sudah selesai. Paling lambat harus selesai awal 2018," ujar Saldi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X