Kompas.com - 18/05/2016, 08:20 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran komite sekolah saat ini dianggap tidak berjalan. Selain kebanyakan diisi posisinya oleh rekanan sekolah, komite sekolah juga tidak memiliki menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pengawasan anggaran.

Seketaris Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia, Jumono mengatakan, kebanyakan pembentukan komite sekolah saat ini sudah dirancang untuk menguntungkan sekolah.

"Biasanya pemilihan komite sekolah tidak demokratis. Harusnya seluruh warga sekolah termasuk orangtua, murid, dan guru dilibatkan," ujar Jumono, Selasa (17/5/2016).

Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), sekolah menjadi tempat korupsi kedua terbanyak di ranah pendidikan, setelah dinas pendidikan.

Tercatat ada 93 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 136,1 miliar akibat korupsi di sekolah.

Karena itu, komite sekolah seharusnya memiliki otoritas dan kekuatan untuk meminta sekolah membuka transparasi penggunaan anggaran. Baik itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kerugian negaranya tidak sedikit, karena itu komite sekolah punya andil untuk meminta sekolah untuk transparan dalam penggunaan anggaran," kata Jumono.

Sementara itu, Ketua Komunitas Perempuan Bogor Antikorupsi, Hania Rahma mengatakan, banyak komite yang dibentuk di sekolah, yang seharusnya memiliki peran.

Salah satunya, melakukan mediasi antara orangtua dengan pihak sekolah ketika ada sengketa.

"Hampir tidak ada sekolah yang komite etiknya berperan sesuai fungsi. Kebanyakan rekanan sekolah yang punya konflik kepentingan," kata Hania.

Dari banyaknya peran komite sekolah, mediasi dan pengawasan merupakan fungsi komite sekolah yang tidak berjalan. Akibatnya, banyak orangtua murid yang tidak mau mengadukan masalahnya kepada komite sekolah, termasuk kasus korupsi.

Hania berpendapat, sekolah harus mengubah sistem pemilihan komite sekolah. Pemilihannya harus transparan, independen, partisipatif, dan demokratis.

"Saat ini pasti komite sekolah diisi oleh orang-orang yang tidak akan 'rese' sama sekolah dan orang-orang tertentu pilihan sekolah," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Nasional
KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.