KMP, Kemesraan Masa Pilpres yang Cepat Berlalu...

Lingkaran kekuasaan

Namun, banyak pihak kemudian memandang sebelah mata KMP setelah Jokowi-JK dinyatakan resmi sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Pragmatis, parpol bakal merapat ke kekuasaan. Begitu perkiraan banyak pihak.

Terlebih lagi, Golkar yang tidak punya pengalaman berada di luar pemerintahan alias oposisi.

"Makin banyak partai yang terima tawaran kursi menteri, makin cepat koalisi ini bubar. Wabilkhusus Partai Golkar yang tabiatnya selalu ingin melekat dengan kekuasaan. Mana tahan Golkar jadi partai oposisi," kata politisi PBB Yusril Izha Mahendra ketika itu.

Benar saja, kemesraan KMP cepat berlalu. Satu per satu parpol memilih bercerai. Awalnya, PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Belakangan, Presiden memberi kursi jabatan kepada PAN. Politisi senior PAN Soetrisno Bachir menjabat Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Kemudian, dalam waktu yang relatif berdekatan, PPP dan Golkar menambah gemuk koalisi parpol pendukung pemerintah.

Berdasar hasil Rapat Pimpinan Nasional, pada 25 Januari 2016, Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal menyatakan resmi mendukung pemerintah.

Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono sudah lebih dulu mengambil sikap berseberangan dengan KMP.

Sejak awal pemerintahan, politisi senior Golkar Luhut Binsar Panjaitan sudah berada di Kabinet Kerja sebagai Menko Polhukam.

Kemudian, hasil Rapat Pimpinan Nasional pada 29 Januari 2016, PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz ketika itu menyusul mendukung pemerintah.

Sikap Djan itu membuat PPP satu suara dalam arah koalisi. Dalam Kabinet Kerja, PPP sudah memiliki wakil, yakni Lukman Hakim sebagai Menteri Agama.

Ternyata, kesepakatan koalisi permanen hanya di atas kertas.