Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP, Kemesraan Masa Pilpres yang Cepat Berlalu...

Kompas.com - 18/05/2016, 07:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenangan Masa Pilpres. Begitulah gambaran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ketika memperpanjang akronim KMP berdasarkan kondisi saat ini.

Tak ada lawan atau kawan yang abadi dalam politik. Perlahan tapi pasti, Koalisi Merah Putih tercerai berai hingga hanya menyisakan duet Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Mengenang masa Pilpres 2014, KMP merupakan gerbong besar yang berada di belakang pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ketika Pilpres 2014.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS berkoalisi melawan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Meski mayoritas di DPR periode 2009-2014, KMP tidak cukup kuat untuk mendorong Prabowo-Hatta sampai ke Istana.

Piagam Tugu Proklamasi

KMP sempat menjadi pusat perhatian dan diperhitungkan setelah sepakat membuat koalisi permanen dalam pertemuan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin 14 Juli 2014.

Saat itu, hasil hitung cepat tujuh lembaga menunjukkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014.

Namun, KMP tetap berkumpul membuat koalisi permanen hingga ke parlemen dengan anggapan bahwa Prabowo-Hatta bakal memimpin Indonesia hingga 2019.

Selain lima parpol tersebut, koalisi permanen itu diikuti dua parpol lain, yakni Demokrat dan PBB.

"Intinya itikad tujuh partai bekerja sama secara permanen untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, menjamin adanya pemerintah yang efisien, stabil yang bisa membawa perbaikan kehidupan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pidatonya ketika itu.

Pernyataan Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina KMP, langsung disambut riuh tepuk tangan para pendukungnya yang hadir. Mereka masih yakin memenangi Pilpres.

Koalisi permanen itu diteken tujuh pimpinan parpol ketika itu, yakni Aburizal Bakrie (saat itu Ketua Umum Golkar), Hatta Rajasa (saat itu Ketua Umum PAN), Suhardi (saat itu Ketua Umum Partai Gerindra), Anis Matta (saat itu Presiden PKS), Suryadharma Ali (saat itu Ketua Umum DPP PPP), MS Kaban (saat itu Ketua Umum DPP PBB) dan Nachrawi Ramli (saat itu Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta).

Deklarasi itu juga dihadiri Tim Kampanye Nasional Pabowo-Hatta seperti Ketua MPP PAN ketika itu Amien Rais, Ketua Timkamnas Mahfud MD, politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Bos Grup MNC Grup Harry Tansoedibjo.

"Kemesraan" KMP sempat ditunjukkan ketika memilih pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. KIH tak bergigi ketika itu.

Saat itu, paket yang diusung KMP bersama Demokrat memenangi pemilihan pimpinan DPR dan MPR pada Oktober 2014.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Kegembiraan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) seusai pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Paket B yang diusung KMP memperoleh suara terbanyak dalam voting dengan total 347 suara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com