Fitra: Jelang Pilkada Banten 2017, Kenaikan Anggaran Bansos Rawan Dipolitisasi

Kompas.com - 08/05/2016, 18:21 WIB
Korupsi dana bansos. Tribunnews.comKorupsi dana bansos.
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan adanya tren peningkatan anggaran bansos dan hibah di Provinsi Banten dari 2014-2016. Peneliti politik anggaran Fitra Gurnadi Ridwan mengungkapkan terdapat kenaikan signifikan terkait belanja hibah dan bansos Provinsi Banten.

Pada 2014, kata Gurnadi, Pemerintah Provinsi Banten mengucurkan dana hibah sebesar Rp 1,244 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp 1,397 triliun.

Kemudian pada tahun anggaran 2016 jumlah dana hibah bertambah menjadi Rp 1,847 triliun. Peningkatan juga terjadi pada besaran dana bantuan sosial.

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Banten memberikan dana bansos sebesar Rp 86 miliar. Pada tahun 2015 bertambah menjadi Rp 126 miliar dan tahun 2016 jumlahnya mencapai Rp 152 miliar.

Gurnadi mengatakan, menjelang Pilkada Banten 2017, muncul kekhawatiran jika kenaikan besaran belanja hibah dan bantuan sosial dipolitisasi oleh calon petahana.

"Menjelang Pilkada, kami berharap dana tersebut tidak dijadikan alat politik oleh kepala daerah," ujar Gurnadi saat jumpa pers di kantor Sekretariat Nasional Fitra, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Lebih lanjut Gurnadi menjelaskan, tren kenaikan dana bansos dan hibah seharusnya diikuti dengan perbaikan evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Banten. Jangan sampai, tutur Gurnadi, dana bansos tidak memberi dampak baik bagi masyarakat karena diselewengkan .

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Gurnadi, jika berkaca pada beberapa kasus yang sudah terungkap di beberapa daerah lain, dana bansos dan hibah menjadi sasaran penyalahgunaan untuk keperluan politik.

"Jika tidak ada perbaikan akuntabilitas anggaran, dana hibah dan bansos rawab diselewengkan, terutama menjelang Pilkada. Hal ini juga harus menjadi konsen KPK," ungkap Gurnadi.

Saat ini Fitra sedang menelusurI lembaga-lembaga tertentu yang diindikasi memiliki hubungan dengan kepala daerah. Pasalnya, Fitra menemukan ada beberapa lembaga penerima dana hibah dan bansos yang kesekretariatannya tidak berada di wilayah Banten.

"Ada organisasi yang kesekretariatannya ada di Jakarta. Kami sedang melakukan investigasi soal itu," kata Gurnadi.

Selain itu Gurnadi juga mengingatkan kepada Pemprov Banten bahwa besarnya anggaran untuk dana hibah dan bansos jangan sampai mengalahkan belanja wajib provinsi seperti dalam bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Nasional
UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

Nasional
UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

Nasional
Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Nasional
Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Nasional
Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Nasional
Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Nasional
Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Nasional
KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

Nasional
Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Nasional
Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.