Kompas.com - 08/05/2016, 18:21 WIB
Korupsi dana bansos. Tribunnews.comKorupsi dana bansos.
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan adanya tren peningkatan anggaran bansos dan hibah di Provinsi Banten dari 2014-2016. Peneliti politik anggaran Fitra Gurnadi Ridwan mengungkapkan terdapat kenaikan signifikan terkait belanja hibah dan bansos Provinsi Banten.

Pada 2014, kata Gurnadi, Pemerintah Provinsi Banten mengucurkan dana hibah sebesar Rp 1,244 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp 1,397 triliun.

Kemudian pada tahun anggaran 2016 jumlah dana hibah bertambah menjadi Rp 1,847 triliun. Peningkatan juga terjadi pada besaran dana bantuan sosial.

Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Banten memberikan dana bansos sebesar Rp 86 miliar. Pada tahun 2015 bertambah menjadi Rp 126 miliar dan tahun 2016 jumlahnya mencapai Rp 152 miliar.

Gurnadi mengatakan, menjelang Pilkada Banten 2017, muncul kekhawatiran jika kenaikan besaran belanja hibah dan bantuan sosial dipolitisasi oleh calon petahana.

"Menjelang Pilkada, kami berharap dana tersebut tidak dijadikan alat politik oleh kepala daerah," ujar Gurnadi saat jumpa pers di kantor Sekretariat Nasional Fitra, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Lebih lanjut Gurnadi menjelaskan, tren kenaikan dana bansos dan hibah seharusnya diikuti dengan perbaikan evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Banten. Jangan sampai, tutur Gurnadi, dana bansos tidak memberi dampak baik bagi masyarakat karena diselewengkan .

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Gurnadi, jika berkaca pada beberapa kasus yang sudah terungkap di beberapa daerah lain, dana bansos dan hibah menjadi sasaran penyalahgunaan untuk keperluan politik.

"Jika tidak ada perbaikan akuntabilitas anggaran, dana hibah dan bansos rawab diselewengkan, terutama menjelang Pilkada. Hal ini juga harus menjadi konsen KPK," ungkap Gurnadi.

Saat ini Fitra sedang menelusurI lembaga-lembaga tertentu yang diindikasi memiliki hubungan dengan kepala daerah. Pasalnya, Fitra menemukan ada beberapa lembaga penerima dana hibah dan bansos yang kesekretariatannya tidak berada di wilayah Banten.

"Ada organisasi yang kesekretariatannya ada di Jakarta. Kami sedang melakukan investigasi soal itu," kata Gurnadi.

Selain itu Gurnadi juga mengingatkan kepada Pemprov Banten bahwa besarnya anggaran untuk dana hibah dan bansos jangan sampai mengalahkan belanja wajib provinsi seperti dalam bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.