Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Fokus Benahi Angkot di Bogor, Bima Arya Tolak Maju dalam Pilkada DKI

Kompas.com - 04/05/2016, 05:47 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi salah satu kandidat dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang.

Selain nama Bima Arya, PAN juga masih mempertimbangkan kader lainnya yakni Bupati Bojonegoro Suyoto.

Namun, usulan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh pria yang mulanya adalah pengamat politik itu, Kepada wartawan, Bima menyatakan akan tetap setia dengan komitmenya untuk menuntaskan tugasnya di Bogor.

"Terima kasih, saya sudah berjanji untuk menyelesaikan PR saya di Bogor. Saya mau mereformasi angkot-angkot dulu di Bogor," ujar dia saat ditemui di BPP Kemendagri, Jalan Kramat Raya, Jakpus, Selasa (3/5/2016).

Bima mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, PAN memerlukan sosok alternatif. Hal tersebut disebutnya adalah keinginan masyarakat Ibu Kota.

"Pada intinya kami (PAN) melihat perlu sosok alternatif untuk di Jakarta yang ini pun tentunya melihat aspirasi dari konsituen," ujarnya

(Baca: Cagub DKI Versi PAN: Ahok, Yusril, Adhyaksa, Bima Arya, Suyoto)

Menurut dia, partai berkewajiban untuk menyalurkan aspirasi konsituen. Maka dari itu, PAN pun akan memilih sosok alternatif yang akan didukung dalam Pilkada DKI nanti.

Salah satu calon alternatif itu adalah Suyoto yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Bojonegoro.

"Kang Yoto itukan rekam jejaknya sebagai kepala daerah dan sukses di Bojonegoro. Buktinya sudah dua periode dan telah terbukti keberpihakannya pada warga, terutama masyarakat yang tidak mampu," paparnya.

(Baca: Sukses Bawa Bojonegoro dalam Pemerintahan Terbuka, Suyoto Maju pada Pilkada DKI?)

Dalam membangun Jakarta, dibutuhkan masukan dari seluruh kalangan karena permasalahan di Jakarta sangatlah kompleks. Namun, yang paling terpenting ialah pengalaman kandidat dalam pemerintahan.

Dia mencontohkan, seperti halnya Ahok yang telah memiliki pengalaman baik di anggota dewan maupun Belitung. Sebelumnya, okowi yang juga memiliki pengalaman memimpin Solo.

"Menurut PAN, sangat penting pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Saya saja hanya di level Bogor merasakan tantangan di level Birokrasi," kata Arya.

Kompas TV Survei: Elektabilitas Ahok Masih Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com