Ini Alasan Komisi IV dan Menteri Susi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan

Kompas.com - 14/04/2016, 12:25 WIB
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (13/4/2016).

Berdasarkan dokumen rapat tersebut, setidaknya ada tujuh dugaan pelanggaran hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pertama, penerbitan izin reklamasi tanpa adanya Perda Recana Zonasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 30 ayat 3.

Pasal itu menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang bernilai strategis ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(baca: Menteri Susi: Reklamasi Pilihan Kedua, Bukan Tabu)

Kedua, tidak ada konsultasi secara kontinyu Pemprov DKI dan kementerian terkait sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan menteri berwenang:

a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang menimbulkan dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis terhadap perubahan lingkungan.
b. menetapkan perubahan status zona inti pada kawasan konservasi nasional.

Ketiga, izin reklamasi tidak dapat dikeluarkan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), melainkan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Perda RZWP3K. (baca: Ahok Tak Masalah Proyek Reklamasi Distop, asal...)

Keempat, Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai landasan peneribitan izin reklamasi Teluk Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 mengenai izin reklamasi.

Kelima, langkah Pemprov DKI menerbitkan izin reklamasi berpotensi merusak lingkungan hidup karena tidak didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS wajib dilibatkan dalam penyusunan, evaluasi kebijakan, rencana dan program yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Keenam, penerbitan izin reklamasi diluar kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur dan menetapkan kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) termasuk kepulauan seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat).

Sementara itu, Jakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional yang kewenangan pengeloaan dan pemanfaatannya berada di pemerintah pusat.

Ketujuh, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi tanpa mengindahkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003.

"Ini harus dihentikan sampai semua aturan dipenuhi. Harus disegel, dibongkar kalau perlu," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Dua Petugas Pemilu 2019 di Pati Gugur, Belasan Sakit dan 1 Keguguran

Dua Petugas Pemilu 2019 di Pati Gugur, Belasan Sakit dan 1 Keguguran

Regional
Tersangka Perantara Suap di Bakamla, Erwin Arief, Ditahan KPK

Tersangka Perantara Suap di Bakamla, Erwin Arief, Ditahan KPK

Nasional
PKK Jabar: Perencanaan Kehamilan Jadi Kunci Tekan Angka Stunting

PKK Jabar: Perencanaan Kehamilan Jadi Kunci Tekan Angka Stunting

Regional
Di Jatim, Tenaga Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta dan Piagam Penghargaan

Di Jatim, Tenaga Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta dan Piagam Penghargaan

Regional
'Spoiler' Film Avengers: Endgame, Pria di Hong Kong Ini Dihajar di Luar Bioskop

"Spoiler" Film Avengers: Endgame, Pria di Hong Kong Ini Dihajar di Luar Bioskop

Internasional
Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Megapolitan
Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Regional
Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Nasional
Ini Kata Kim Jong Un soal Trump Saat Bertemu dengan Putin

Ini Kata Kim Jong Un soal Trump Saat Bertemu dengan Putin

Internasional
BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

Regional
Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Nasional
11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

Internasional
Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Nasional
Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Regional
Foto 'Salaman' Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Foto "Salaman" Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Internasional

Close Ads X