Ini Alasan Komisi IV dan Menteri Susi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan - Kompas.com

Ini Alasan Komisi IV dan Menteri Susi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan

Kompas.com - 14/04/2016, 12:25 WIB
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (13/4/2016).

Berdasarkan dokumen rapat tersebut, setidaknya ada tujuh dugaan pelanggaran hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pertama, penerbitan izin reklamasi tanpa adanya Perda Recana Zonasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 30 ayat 3.

Pasal itu menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang bernilai strategis ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.


(baca: Menteri Susi: Reklamasi Pilihan Kedua, Bukan Tabu)

Kedua, tidak ada konsultasi secara kontinyu Pemprov DKI dan kementerian terkait sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan menteri berwenang:

a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang menimbulkan dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis terhadap perubahan lingkungan.
b. menetapkan perubahan status zona inti pada kawasan konservasi nasional.

Ketiga, izin reklamasi tidak dapat dikeluarkan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), melainkan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Perda RZWP3K. (baca: Ahok Tak Masalah Proyek Reklamasi Distop, asal...)

Keempat, Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai landasan peneribitan izin reklamasi Teluk Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 mengenai izin reklamasi.

Kelima, langkah Pemprov DKI menerbitkan izin reklamasi berpotensi merusak lingkungan hidup karena tidak didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS wajib dilibatkan dalam penyusunan, evaluasi kebijakan, rencana dan program yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Keenam, penerbitan izin reklamasi diluar kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur dan menetapkan kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) termasuk kepulauan seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat).

Sementara itu, Jakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional yang kewenangan pengeloaan dan pemanfaatannya berada di pemerintah pusat.

Ketujuh, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi tanpa mengindahkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003.

"Ini harus dihentikan sampai semua aturan dipenuhi. Harus disegel, dibongkar kalau perlu," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Transaksi Narkoba di Depan Warkop, Pelaku Tempelkan Sabu pada Stiker Caleg

Transaksi Narkoba di Depan Warkop, Pelaku Tempelkan Sabu pada Stiker Caleg

Regional
Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Nasional
Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Regional
Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Regional
Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Nasional
5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

Regional
Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Regional
Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Edukasi
Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Internasional
Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Nasional
Apakah Anak Perlu Belajar tentang 'Literasi Keuangan'?

Apakah Anak Perlu Belajar tentang "Literasi Keuangan"?

Edukasi
1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

Megapolitan
Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Internasional
Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Edukasi
Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Megapolitan

Close Ads X