Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan Komite Etik untuk Awasi Munaslub

Kompas.com - 11/04/2016, 10:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah menyiapkan komite etik untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Rencananya, Munaslub akan digelar di Bali pada 7 Mei 2016.

Menurut Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, komite etik tersebut dibentuk untuk mengawasi dan menegakan norma sesuai aturan dalam AD/ART dan Tata Tertib.

"Komite etik itu akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap peserta, kandidat maupun penyelenggara. Supaya betul-betul Munas ini terjamin menjadi kompetisi yang sehat dan untuk menghindari terjadinya politik uang," kata Agun saat dihubungi, Senin (11/4/2016).

Selain komite etik, juga akan dibentuk komite verifikasi dan komite pemilihan. Komite verifikasi bertugas untuk mengecek keabsahan peserta dan calon ketua umum. (baca: Golkar Gelar Munaslub, Ini Tahapannya)

Sesuai aturan, setiap calon ketua umum harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif jika ingin mencalonkan diri.

"Syarat objektif itu adalah syarat yang terdapat sesuai dengan AD/ART. Kalau subjektif lebih ke syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau melakukan money politik," kata dia.

(baca: Aburizal dan Agung Bertemu Jokowi, Golkar Dapat Jatah Kursi Kabinet?)

Ia menambahkan, gagasan pembentukan sejumlah komite itu muncul saat rapat pertama setelah rapat pleno yang diselenggarakan di DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016) lalu.

Hari ini, SC Munaslub akan kembali menyelenggarakan rapat untuk meminta pandangan umum dari seluruh anggota SC terkait usulan pembentukan komite itu.

Kompas TV ini Para Calon Ketua Umum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com