Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Adat Papua: Alasan PKS Pecat Fahri Hamzah Kabur, Tak Masuk Akal

Kompas.com - 07/04/2016, 06:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yerangga, meminta Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan kembali keputusan untuk memecat salah satu anggotanya, Fahri Hamzah.

Yan menilai, keputusan tersebut diambil berdasarkan alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.

"Alasan pemecatan tidak jelas, menggantung, masih kabur," ujar Yan saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).

Menurur penuturannya, sampai saat ini Dewan Adat Papua menilai figur Fahri Hamzah merupakan politisi yang selalu membela kepentingan masyarakat Papua dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

(Baca: "Kebandelan" Fahri Hamzah, Kegeraman PKS )

Oleh karena itu, dia tidak mengerti sama sekali alasan PKS bisa mengeluarkan keputusan untuk memecat Fahri Hamzah yang dianggap oleh Yan tidak melakukan kesalahan.

"Kami juga tidak mengerti kenapa dia dipecat," ungkapnya.

Yan pun menjelaskan, saat Dewan Adat Papua mengadakan konferensi pada 2 November 2015 lalu dan dilarang oleh pemerintah, hanya Fahri Hamzah yang berani datang ke Papua. Fahri pun menjamin konferensi tersebut tetap berlanjut sekaligus membukanya.

(Baca: Tolak Diganti, Fahri Hamzah Surati Pimpinan DPR dan Fraksi)

Menurut Yan, apa yang dilakukan Fahri merupakan salah bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat Papua yang hak-hak dasarnya belum dipenuhi oleh Pemerintah.

"Beliau memutuskan hadir di tengah rakyat papua. Itu wujud kepedulian beliau. Saat melakukan konferensi dewan adat, semua orng tidak mau datang hanya Fahri yang datang, membahas hak-hak rakyat papua yang belum terpenuhi," kata Yan.

Kompas TV Fahri Hamzah Menilai DPP PKS Melawan Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com