PKS Dinilai Bukan Partai Reformis Bila Pecat Fahri Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yerangga, menyesalkan keputusan pemecatan Fahri Hamzah yang dinilainya mencederai proses demokratisasi yang sudah dibangun sejak masa reformasi 1998.

Terlebih lagi, Yan menganggap Fahri Hamzah merupakan sosok politisi yang mampu membawa aspirasi masyarakat Indonesia Timur ke Pemerintah pusat.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa PKS tidak mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, melainkan hanya mewakili beberapa kelompok saja, terutama penduduk yang tinggal di Pulau Jawa.

"PKS bukan partai reformis. PKS cuma jadi milik orang di sini, bukan milik orang-orang di Timur Indonesia. Mereka hanya berbicara mewakili kelompok tertentu," ujar Yan saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).

(Baca: Fahri Hamzah: Saya Tidak Benci Partai, Ini Partai Saya...)

Selain itu, Yan menuturkan, kemelut yang dialami Fahri Hamzah merupakan bentuk pembungkaman dan pembunuhan terhadap proses demokrasi di Indonesia Pasalnya Yan menilai Fahri adalah salah satu figur yang ia kenal aktif berjuang sejak masa reformasi.

"Kami melihat bahwa kemelut yang dialami saudara kami Fahri Hamzah adalah satu bentuk pembungkaman dan pembunuhan proses demokrasi. Saudara Fahri adalah salah satu figur yang kami kenal sejak masa reformasi," ungkap Yan.

Ia pun menambahkan, sampai saat ini Dewan Adat Papua melihat bahwa Fahri Hamzah merupakan sosok yang berkomitmen pada prinsip-prinsip perjuangan demokrasi, khususnya di Papua.