Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Tiga Syarat agar Indonesia Bisa Hadapi Kompetisi Global

Kompas.com - 04/04/2016, 16:51 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

AMBON, KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perubahan dan kompetisi global selama ini terjadi sangat cepat.

Belum selesai Indonesia mengantisipasi krisis Yunani 2008, terjadi depresiasi Yuan. Depresiasi Yuan masih menyisakan dampak, kenaikan suku bunga The Fed kemudian terjadi.

"Untuk mengantisipasi itu dalam era keterbukaan ini, perbaikan dan pembenahan di semua sektor harus dilakukan," ujar Jokowi dalam sambutan peresmian Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Senin (4/4/2016).

Menurut Jokowi, ada tigal hal yang bisa membuat Indonesia jadi pemenang dalam kompetisi global dan internasional.

Pertama, deregulasi. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan hal ini. Jika tidak, melakukan hal yang sama akan menjadi sesuatu yang percuma karena tidak ada hasilnya.

Perubahan yang cepat seperti itu, menurut Jokowi, membutuhkan payung hukum semacam peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), peraturan gubernur (pergub), dan peraturan daerah (perda).

Namun, regulasi seperti itu seharusnya mempercepat untuk bertindak jika terjadi sesuatu.

Jadi, bukan seperti yang sekarang dihadapi Indonesia. Aturan regulasi saja sebanyak 42.000, sementara perda bermasalah di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 3.000 lebih aturan.

"Kecepatan bergerak dan memutuskan terhambat aturan yang kita buat sendiri," ucap Jokowi.

Jokowi juga berpesan, kalau membuat aturan, hal itu harus betul-betul bisa mendorong percepatan, bukan yang menjerat dan menghambat.

Karena itu, Jokowi berencana menghapus 3.000 perda dan regulasi lain yang menyulitkan dan menghambat.

"Kita harus cepat bergerak, cepat bertindak dan memutuskan," ujar dia.

Hal kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Di mana pun, kalau infrastrukturnya jelek, tidak akan ada investasi yang masuk dan berkembang.

Misalnya, ada investasi masuk ke Maluku untuk  industri besar, tetapi pelabuhan belum siap. "Fokus dan prioritas pada infrastruktur (adalah) wajib," kata dia.

Jadi, pembangunan jembatan, bandara,dan jalan sudah merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar lagi.

Ketiga, mengenai sumber daya manusia. Misalnya, dalam hal Blok Masela, yang akan mulai dikerjakan dalam 8 tahun mendatang semestinya menyerap SDM asal Maluku.

"Saya sudah kalkulasikan di darat karena multiplier effect-nya lebih besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, jangan sampai SDM untuk mengelola Blok Masela lebih banyak dari pihak luar. Daerah harus menyiapkan SDM sehingga tak ada lagi alasan untuk berkelit.

"Tiga hal ini akan menjadikan kita pemenang dalam kompetisi global," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com