Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharapkan Dapat Membuka Muktamar Islah PPP

Kompas.com - 28/03/2016, 06:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Partai dan sejumlah politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap Muktamar Islah PPP dapat segera dilaksanakan pada April mendatang.

Politisi Senior PPP Bachtiar Chamsyah juga mengungkapkan keinginan para senior agar Presiden Joko Widodo dapat membuka muktamar tersebut.

"Kami berharap bagaimana Pak Presiden bisa membuka muktamar itu. Kemungkinan beliau bersedia, hanya soal waktu," kata Bachtiar di Jakarta, Minggu (27/3/2016).

Adapun mengenai Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz yang kerap tak datang dalam proses pembicaraan islah, Bachtiar menuturkan, penyelenggaraan Muktamar tak bergantung pada Djan.

"Djan Faridz adalah bagian daripada persoalan ini. Jadi ketidakhadiran dia tidak membuat muktamar tidak bisa dilangsungkan," ujarnya. 

Bachtiar menuturkan, sebagian besar pengurus PPP sudah menyetujui penyelenggaraan Muktamar Islah, termasuk beberapa pengurus PPP kubu Djan Faridz.

"Mereka mau muktamar. Yang tak mau hanya Pak Djan Faridz. Hanya tinggal beberapa orang," ucapnya.

Sementara itu, senior PPP lainnya, Abdullah Syarwani menuturkan, senior partai menghargai adanya perbedaan pendapat.

Bahkan, ia mengaku sempat mendampingi Djan untuk bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, menurut dia, partai dikejar waktu. Tak ada kalah dan menang namun harus dipilih sebuah win-win solution.

Abdullah mengatakan, saat ini bukan masalah ada pihak yang meninggalkan dan ditinggalkan, namun bagaimana ketegangan sengketa dalam internal partai bisa diredakan.

"Sengketa yang berdasarkan politik kepentingan selamanya akan muncul tapi hendaklah didasari keinginan masing-masing individu yang punya kepentingan untuk share satu sama lain," tutur Abdullah.

"Kepengurusan yang solid pun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan, tapi tidak harus perpecahan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com