Ini Keputusan Pemerintah soal Taksi Uber dan GrabCar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memutuskan bahwa taksi Uber dan GrabCar harus mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Kedua perusahaan tersebut harus bergabung ke dalam operator angkutan yang legal.

Keputusan itu didapat setelah rapat antara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rabu (23/3/2016).

Rapat yang digelar di Ruang Bima Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu dipimpin Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

"Posisi saat ini untuk Uber Taxi dan GrabCar, belum memiliki izin angkutan umum resmi atau belum bekerja sama dengan operator yang memiliki izin angkutan umum resmi," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugihardjo seusai rapat.

"Jadi, solusinya sudah ketemu. Mereka akan bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin operasi resmi, baik nantinya sebagai taksi atau angkutan sewa," kata dia.

Lebih spesifik lagi, pemerintah memberikan dua alternatif bagi Grab, apakah bergabung ke dalam perusahaan taksi atau hanya cukup berbadan hukum sebagai perusahaan rental mobil.

Sementara itu, Uber hanya dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan rental mobil.

Meski demikian, pemerintah menyadari, hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akan ada masa transisi ketika Uber dan GrabCar mendaftarkan dirinya sebagai moda angkutan umum yang resmi dengan disertai izin.

Proses itu pun membutuhkan sejumlah syarat.

Sugihardjo melanjutkan, Rabu sore nanti, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan rapat bersama manajemen Uber dan GrabCar untuk membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua perusahaan itu agar mendapatkan izin angkutan umum resmi.

"Dari hasil rapat itu, besok, pukul 15.00 WIB, kami rapat kembali, dipimpin Menko Polhukam, untuk menentukan kira-kira berapa lama masa transisi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan aturan yang berlaku," ujar dia.

Jika dalam masa transisi yang ditetapkan, dua perusahaan itu tidak segera bergabung ke operator, pemerintah akan melakukan tindakan tegas sesuai UU tentang angkutan umum ilegal.