Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewie Yasin Pernah Tanya Mekanisme Usulan Proyek ke Banggar DPR

Kompas.com - 14/03/2016, 15:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, disebut pernah menanyakan cara mengusulkan proyek dan permintaan anggaran kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Proyek itu diduga adalah proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua, yang ingin menggunakan dana dari pemerintah pusat atau APBN.

Hal tersebut diungkapkan anggota Banggar sekaligus anggota Komisi VII DPR Jamaluddin Jafar, yang diperiksa sebagai saksi dalam persidangan terhadap Dewie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/3/2016).

"Beliau tanya, kira-kira cara mengusulkan proyek bagaimana? Saya bilang, sudah benar, cuma perlu disampaikan ke kementeriannya," kata Jamal saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut dari KPK.

Jamaluddin sebenarnya merupakan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua. Ia mengakui bahwa pada awalnya dia mendukung usulan Dewi yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM.

Saat itu, menurut Dewie, wilayah Timur Indonesia masih banyak yang membutuhkan energi listrik, dan salah satunya Kabupaten Deiyai.

"Saya sebagai yang punya dapil harus respons, saya bilang dorong saja ke kementerian. Diterima atau tidak, itu tergantung skala prioritas di kementerian," kata Jamal.

Tak hanya kepada Jamal, komunikasi yang dilakukan Dewie untuk meloloskan proyek di Deiyai, juga dilakukan kepada anggota Banggar sekaligus anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi.

Menurut Bambang, Dewie sempat menyampaikan keluh kesahnya terkait rasio kelistrikan Indonesia yang masih timpang. Misalnya, energi listrik di wilayah Timur Indonesia lebih kecil dibanding wilayah Barat.

Tak hanya itu, Dewie bahkan pernah memberikan proposal proyek kepada Bambang. Namun, kepada Jaksa, Bambang mengaku belum sempat membaca proposal tersebut.

"Tanggal 19 saya bertemu, tapi sebentar. Beliau (Dewie) hanya nitip proposal yang saya belum sempat baca karena saya buru-buru. Itu di dalam map," kata Bambang.

Dalam kasus suap ini, Dewie diduga menerima uang sebesar 177.700 dollar Singapura. Uang itu diberikan oleh seorang pengusaha bernama Setyadi Jusuf, melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Irenius Adii.

Uang tersebut diminta Dewie agar proyek pembangunan pembangkit listrik yang diajukan Irenius dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat melalui APBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com