Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Budi Supriyanto, Anggota DPR yang Kembalikan 305.000 Dollar ke KPK?

Kompas.com - 02/03/2016, 09:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto mengembalikan uang 305.000 dollar Singapura atau senilai Rp 4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang tersebut diduga merupakan hasil suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, yang sudah menjerat kolega Budi di Komisi V, Damayanti Wisnu Putranti.

(Baca: KPK Tolak Anggota Komisi V DPR yang Ingin Kembalikan Suap)

Situs DPR Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, Budi melalui pengacaranya mengembalikan uang tersebut pada 1 Februari 2016 lalu. Namun, KPK menolak menerimanya sebagai bentuk pengembalian gratifikasi.

Sebagai gantinya, KPK justru menyita uang tersebut karena diduga terkait dengan dugaan korupsi yang sedang didalami penyidik.

Siapa Budi?

Budi adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya. Dia pertama kali lolos ke Senayan pada 2009 melalui daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan.

Tahun 2014, Budi maju melalui dapil yang sama dan terpilih kembali. Pada masa kerja 2014-2019, Budi awalnya bertugas di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, energi sumber daya mineral, dan lingkungan hidup.

Pada April 2015 terjadi rotasi besar-besaran akibat dualisme kepemimpinan di Golkar. Budi menjadi salah satu yang dirotasi oleh kubu Aburizal ke Komisi V yang membidangi transportasi dan pekerjaan umum.  

(Baca: Soal Aliran Dana di Kasus Damayanti, Komisi V Kompak Diam)

Budi juga sempat menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, pada November 2015, menjelang Sidang MKD terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR Setya Novanto, Budi dimutasi menjadi Anggota Badan Anggaran DPR.

Dari seluruh anggota Komisi V, Budi menjadi yang pertama diperiksa KPK. Ruang kerja Budi di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, juga sudah digeledah oleh penyidik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com