Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Golkar Sebaiknya Tak Rangkap Jabatan

Kompas.com - 21/02/2016, 17:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar diharapkan bisa menjadi contoh bahwa ketua umum partai tidak dijabat oleh tokoh yang sedang menjadi pejabat publik.  Walau pun tidak ada ketentuan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang menyatakan bahwa ketum dilarang rangkap jabatan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi saat diskusi bertajuk "Mau Kemana Golkar?" di Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Menurut dia, Golkar saat ini memerlukan figur yang dapat mempersatukan semua golongan, yang sebelumnya sempat berkonflik.

"Golkar perlu memberikan conton tidak rangkap jabatan. Harusnya mengurusi organisasi saja, sehingga akan memunculkan kekuatan Golkar yang kokoh," ujarnya.

Pasca penyelenggaraan munas sebelumnya, muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Dualisme itu tak hanya terjadi di level pusat saja, tetapi juga di tingkat DPD I dan II Golkar.

Adhie mengatakan, persoalan dualisme itu haruslah diselesaikan sebelum munas berikutnya diselenggarakan. Untuk dapat mewujudkan hal itu, diperlukan sosok yang memiliki konsentrasi penuh terhadap pemulihan organisasi. Sebab, konsolidasi pengurus tak hanya diperlukan pra-munas, tetapi juga pasca munas.

"Kalau ditanya mengenai keseimbangan siapa yang cocok, penguatan organisasi siapa yang cocok, tentu tidak bisa lagi Akom (Ade Komarudin). Enggak bisa karena ketua DPR. Kalau menjadi ketua partai juga, sulit terkendali," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com