Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meja Bundar "Keramat" dan Soliditas di Ruang Kerja Ketua KPK...

Kompas.com - 19/02/2016, 06:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Timing yang tepat

Pimpinan KPK memang tidak bisa sembarangan meneken sprindik. Mereka harus memastikan betul bahwa hasil ekspos dapat menunjukkan lebih dari dua alat bukti, sehingga kasus bisa naik ke penyidikan.

Pimpinan KPK juga memperhitungkan waktu yang tepat ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Kalau saya, timing itu harus diperhitungkan secara cermat, tanpa kita mengabaikan hukum," kata Agus.

Pimpinan KPK mempertimbangkan banyak hal secara detail mengenai kondisi dan dampak penetapan tersangka.

Perhitungan waktu menjadi hal yang penting untuk menghindari gesekan, seperti yang terjadi pada penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Sebelum penetapan, Budi Gunawan digadang-gadang menjadi calon Kapolri. Bahkan pencalonan itu sudah diajukan Presiden Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Karena itu dampak penetapan tersangka Budi Gunawan kemudian dinilai membuat gaduh dan memperkeruh hubungan antarlembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK dengan Polri.

KPK dianggap diguncang. Sebab, sejumlah pejabat dan penyidiknya terkena kasus hukum, bahkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas bermacam kasus.

(Baca juga: Keresahan Ketua KPK jika Hubungan dengan Polri Tak Mulus...)

Lalu timing seperti apa yang dianggap tepat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka?

"Mungkin seperti model Hadi Poernomo itu kan. Selesai (menjabat), baru ditetapkan. Itu mungkin lebih baik," ujar Agus.

Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA pada Senin (12/4/2014).

Hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya dan terakhir Hadi bertugas di BPK. (Baca: Hadi Poernomo Jadi Tersangka Tepat pada Hari Ulang Tahun Ke-67)
 
Pertimbangan ini dimiliki Agus yang tidak ingin gejolak di KPK terulang kembali. Oleh karena itu, setiap keputusan selalu dilakukan masak-masak setelah mempertimbangkan hal-hal tertentu, sesuai perhitungan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com