Meja Bundar "Keramat" dan Soliditas di Ruang Kerja Ketua KPK...

Saling melengkapi

KPK bisa kuat jika pimpinannya solid. Hal tersebut menjadi prinsip Agus untuk mensinergikan pikiran dan langkah kelima pimpinan ke depan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lima komisioner KPK jilid IV ini memang memiliki kompetensi dan kemampuan yang beragam. Agus sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sedangkan pimpinan lainnya, Alexander Marwata merupakan mantan hakim di Pengadilan Tipikor, Basaria Panjaitan dari kepolisian, Laode Muhammad Syarif merupakan akademisi, dan Saut Situmorang pernah menjadi staf ahli Kepala Badan Intelejen Negara.

(Baca: Ini Profil Singkat 5 Pimpinan KPK Baru Hasil Pilihan Komisi III DPR)

Perbedaan latar belakang tak menjadikan mereka seperti memiliki lima kepala yang dipaksakan bersatu. "Kalau saya melihatnya malah saling melengkapi," kata Agus.

Agus pun memahami bahwa selama menjadi Kepala LKPP, ia memang mendalami peraturan soal pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, dan keuangan negara. Namun, dia merasa tertinggal dalam hal lain.

Dibantu dengan empat rekan kerjanya yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang hukum, Agus yakin bisa mengejar ketinggalannya itu.

"Kami bisa saling memberi wawasan lain. Kami menangani kasus di pintu masuk, lalu jaringannya, pihak terkait ditangani dengan tuntas. Lalu solusi ke depan nanti bagaimana," kata Agus.

Memang masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan pimpinan KPK yang bahkan kurang dari "usia jagung".

Biar meja kayu berbentuk bundar di ruangan Agus itu menjadi saksi bisa akan upaya lima pimpinan KPK itu untuk saling melengkapi.

Nyatanya, sejauh ini, KPK di bawah pimpinan baru ini telah dua kali melakukan operasi tangkap tangan. Belasan tersangka juga telah "dieksekusi" di atas meja tersebut.

(Baca: Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU)

Agus pun berharap tetap bisa menjalankan perannya agar fungsi pencegahan juga diikuti dengan penindakan. Dengan demikian, keraguan publik yang kini menganggap KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi pun akan mengikis perlahan.