Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam wawancara dengan Kompas.com pada 2014 lalu, pernah memprediksi bahwa koalisi permanen Merah Putih yang diusung oleh partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya sebagai manuver jangka pendek.
Menurut Arie, partai-partai dalam koalisi tersebut memiliki faksi-faksi internal sehingga sulit bagi koalisi tersebut untuk dapat bertahan dalam waktu lama. Soliditas dan komitmen memang tampaknya tidak berlaku dalam dunia politik. Keberpihakan akan selalu bergantung pada nilai keuntungan yang diperoleh.
Memasuki tahun 2015, perubahan arah dukungan mulai terlihat di tiap-tiap internal partai KMP. Hal ini dipicu dari suksesi yang terjadi di internal partai itu. Pergantian ketua umum menjadi momen krusial yang menentukan arah politik partai.
Tak lama setelah terpilih sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyatakan dukungan terhadap pemerintah saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (2/9/2015).
Zulkifli mengatakan, sikap itu diambil karena PAN ingin memperlihatkan bahwa kondisi politik di Indonesia tidak terpecah. Hal itu perlu untuk meyakinkan investor dan para pelaku usaha tentang kondisi perekonomian Tanah Air.
Partai selanjutnya yang menyatakan dukungan ke pemerintah adalah Partai Golkar.
Partai berlambang pohon beringin yang terpecah pasca-Musyawarah Nasional 2014 itu sebenarnya sudah lama mendukung pemerintah.
Namun, dukungan itu hanya disampaikan sepihak oleh kubu yang dipimpin Agung Laksono. (Baca: Deklarasi Golkar Dukung Jokowi-JK dan "Jalan Mulus" dari Menkumham...)
Adapun kubu lain yang dipimpin Aburizal Bakrie baru menyatakan dukungan secara resmi pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).
Dukungan tersebut disampaikan dalam bentuk deklarasi, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai dan didampingi oleh 34 ketua DPD I Golkar.
Serupa dengan Golkar, PPP yang juga terpecah sebenarnya sudah lama menyatakan dukungan untuk pemerintah. Dukungan itu disampaikan sepihak oleh kubu yang dipimpin oleh M Romahurmuziy.
Sementara itu, kubu lainnya, yang dipimpin Djan Faridz, mendeklarasikan dukungan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PPP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016). (Baca: Demi SK Pengesahan, PPP Djan Faridz Akan Dukung Pemerintah)
Partai Demokrat yang memilih tetap netral dan tidak memihak pada koalisi mana pun membuat KMP praktis hanya dihuni PKS dan Gerindra.
Semakin banyaknya partai di KMP yang mulai mendekat ke pemerintah membuat kekompakan KMP di parlemen berubah. KMP tidak lagi satu suara.
Hal ini terlihat dalam pengesahan RUU APBN 2016 dengan hanya Gerindra yang menolak karena adanya penyertaan modal negara hingga dalam kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang menyeret Setya Novanto.
Selanjutnya: Eksis atau bubar?