Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Merah Putih di Titik Nadir...

Kompas.com - 06/02/2016, 10:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

Eksis atau bubar?

Dengan semakin banyaknya partai di KMP yang mulai merapat ke pemerintah, Partai Gerindra pun akhirnya bersikap. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis (4/2/2016), menyatakan bahwa KMP secara de facto telah bubar.

"Hampir setahun setengah, satu per satu mrotol karena itu (beri dukungan). Secara de facto, KMP sudah bubar," kata Ahmad Muzani. (Baca: Gerindra: Secara "De Facto" KMP Sudah Bubar)

Hal serupa juga diutarakan Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Ia membenarkan bahwa partainya menganggap Koalisi Merah Putih (KMP) saat ini sudah bubar.

Bahkan, kata Desmond, keputusan untuk membubarkan KMP ini sudah diputuskan dalam rapat internal DPP Partai Gerindra yang dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

indra/kompas.com Presiden Joko Widodo ketika mengantar langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (29/
Pernyataan KMP bubar dari kubu Gerindra ini sontak membuat petinggi partai lain terkejut. Aburizal bahkan tidak memercayai bahwa Prabowo, selaku pembina KMP, menyatakan bahwa koalisi sudah bubar. Hal serupa diutarakan pula oleh kubu PKS.

(Baca: Aburizal Bakrie: Yang Bilang KMP Bubar Siapa?)

Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, berpendapat sama. Menurut Igor, setidaknya terdapat dua penyebab bubarnya KMP.

Pertama, faktor eksternal dalam bentuk politik pragmatisme yang dilakukan pemerintah. Igor menilai, pemerintah telah sukses membuat koalisi gemuk pemerintahan demi memuluskan berbagai kebijakan di parlemen.

Faktor kedua berasal dari internal KMP. Perpecahan demi perpecahan terjadi di tiap-tiap partai sehingga arah politik sangat ditentukan dengan keinginan untuk mendapat keuntungan.

"Salah satunya isu pergantian Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR," kata Igor, saat dihubungi, Jumat (5/2/2016).

(Baca: Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?)

Meski demikian, berkaca dari perpecahan di KMP, Partai Gerindra bisa meraup keuntungan dari kekonsistenannya untuk tidak tergoda mendekati pemerintah. Hal ini, menurut Igor, akan didapatkan Gerindra untuk merebut dukungan publik pada Pemilu 2019.

Lebih lanjut, Igor berpendapat, pembubaran KMP seharusnya dilakukan melalui suatu pengumuman terbuka, seperti saat KMP kali pertama dideklarasikan.

Adapun yang dinilai paling berhak untuk menyatakan pembubaran KMP adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Jika tak ada pernyataan resmi yang disepakati bersama dengan ketua-ketua umum lainnya, nasib KMP di parlemen ke depan menjadi tidak jelas. Hidup segan, mati tidak mau....

Kompas TV KMP Mulai Pudar?



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com