Geram Pimpinan KPK Tidak Hadir, Rapat Baleg Bahas Revisi UU KPK Dibatalkan

Kompas.com - 04/02/2016, 15:10 WIB
Ilustrasi KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHOIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) sedianya akan menggelar rapat dengar pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (4/2/2016) siang. Namun, rapat tersebut akhirnya dibatalkan karena tak ada satu pun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir saat rapat.

Sedianya, rapat pada hari ini terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Baleg ingin mendapatkan masukan dan pendapat terhadap harmonisasi revisi UU KPK dari lembaga antirasuah itu.

Pihak KPK hanya diwakili oleh Deputi Informasi dan Data KPK Hary Budiarto, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi, anggota tim Biro Hukum KPK Nur Chusniah dan Anatomi, serta Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriarti.

(Baca: Menkumham: SP3 Perlu untuk KPK, Jangan Sampai Orang Stroke Tetap Jadi Tersangka)

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo sempat geram dengan ketidakhadiran pimpinan KPK. Menurut dia, sebenarnya DPR tidak perlu mengundang KPK karena dalam hal ini lembaga tersebut bertindak sebagai pengguna UU.

Namun, karena ada desakan dari masyarakat, sehingga Baleg memutuskan mengundang KPK untuk meminta pendapat dari lembaga itu.

"Undangan ini jelas untuk komisioner, yang hadir bukan komisioner. Buat apa kita lanjutkan?" kata Firman di Kompleks Parlemen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Rancangan UU KPK yang Terus Berubah)

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga menyampaikan pendapat yang sama. Namun, karena sudah ada perwakilan KPK yang hadir, ia mengusulkan agar Baleg tetap mendengarkan penjelasan mereka. Akan tetapi, usulan itu ditolak.

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto yang memimpin rapat akhirnya memutuskan untuk membatalkan rapat setelah mendengarkan pendapat dari sejumlah anggota. Meski demikian, Baleg akan tetap mempertimbangkan untuk mengundang KPK kembali.

(Baca: Ruhut: KPK Karya Agung Megawati, Kok Kadernya Minta Revisi?)

"Kalau ini dilanjutkan tapi pimpinan tak hadir, kami menyalahi aturan rapat di DPR seolah mengistimewakan satu lembaga. Rapat siang ini tidak bisa kita lanjutkan karena pimpinan KPK tidak hadir, bisa disetujui?" kata Totok.

"Setuju," jawab seluruh anggota Baleg yang hadir.

Kompas TV Perlukah Revisi UU KPK?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Nasional
Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.